.webp)
Melalui Agree sebuah aplikasi agregator agribisnis buatan Digital Next Business (DXB) Telkom, punya misi mencetak petani digital.
Telkom menjalin kerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Kabupaten Bogor, IPB, BNI, Mitra Bumdes, Pupuk Indonesia Pangan (PIP), dan Bank BJB.
Kasiono selaku Squad Leader Agree mengatakan, pihaknya menyediakan layanan dalam mendata petani beserta offtaker (pembeli), kemudian menghubungkan dengan perbankan guna peroleh dukungan pemodalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, Offtaker seperti BumDES dan Pupuk Indonesia bukan sekedar membeli hasil tani, namun sekaligus mendampingi petani dari proses pra-tanam hingga pasca-panen, termasuk menyediakan sarana produksi pertanian pangan.
"Offtaker bisa memonitor proses budidaya di aplikasi Agree berdasarkan data yang diinput oleh petani, seperti kapan tanam, kapan kasih pupuk, kapan panen, menyerap hasil panen dan banyak lagi," ujar Kasiono dalam keterangan tertulisnya.
Agree kini melanjutkan perluasan layanan mereka ke sentra pertanian Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Agree sendiri sudah tersebar di 30 sentra pertanian, mulai dari Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Adapun cara Agree dengan menghubungkan petani dan offtaker ini dinilai mampu menarik para milenial bisa bargabung untuk mendigitalkan petani dan offtaker.
"Dengan terhubung secara digital ke offtaker, maka petani bisa mendapatkan kepercayaan dari perbankan yakni BNI dan BJB, pendampingan usaha, pasokan benih dan sarana produksi pertanian. Ujung-ujungnya bisa memperoleh harga jual yang adil dan lebih baik dari sebelumnya," tuturnya.
 Melalui Agree sebuah aplikasi agregator agribisnis buatan Digital Next Business (DXB) Telkom, punya misi mencetak petani digital. Foto: Agree |
Kasiono mengungkapkan platform Agree ini memungkinkan pemangku kepentingan seperti petani, off taker, pasar, penyedia saprotan, pembeli, pemodal, dan lainnya untuk dapat saling terhubung melalui platform digital.
Saat ini, Agree sudah memiliki beberapa fitur kemitraan dengan perusahaan pertanian, permodalan, penjualan dan peningkatan wawasan (agree knowledge) yang kedepannya akan dilengkapi pendukung produktivitas dan kualitas guna menciptakan satu data pertanian.
"Dengan memberikan sentuhan digital kepada sektor pertanian, diharapkan proses budidaya pertanian menjadi lebih mudah dikelola, efektif, dan efisien, sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas pertanian Indonesia," jelasnya.
Keberadaan Agree ini didukung Wakil Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan. Bahkan, sebagian dana desa bisa untuk mengembangkan Bumdes guna mendampingi dan membeli hasil pertanian sebagai bagian dari digitalisasi ekosistem tersebut.
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Erdiriyo menambahkan, pihaknya berharap sinergi dan kolaborasi program melalui digitalisasi pada ekosistem pertanian dapat mengangkat harkat hidup dan tingkat ekonomi petani serta memudahkan pengembangan layanan pertanian secara terpadu.
Dari struktur lapangan kerja pada Agustus 2020, sebanyak 29,76% pekerja bekerja di sektor pertanian. Namun, hanya sekitar 8% yang merupakan petani muda (generasi milenial). Padahal jika dilihat dari struktur umur, penduduk Indonesia didominasi oleh generasi milenial (25,87%) dan generasi Z (27,94%).
Selain itu, dia meminta institusi perguruan tinggi terlibat memvalidasi petani dan lahan dari dinas pertanian tersebut. Melalui hal ini, pengurangan ataupun penambahan data petani beserta lahannya bisa diakurasi.
"Data petani, data lahan, data komoditas, data pemupukan, data prediksi panen dan lain-lain yang terintegrasi satu platform memudahkan Perbankan menyalurkan pemodalan dan BumDES, Pupuk Indonesia pangan memonitoring dan menyiapkan pembelian hasil panen. Termasuk keterlibatan penyuluh pertanian mendampingi proses dari pra tanam hingga paska panen," pungkas Erdiriyo.
(agt/fay)
