.webp)
Layanan internet di Jayapura, Papua, dipastikan sudah kembali normal setelah putusnya kabel bawah laut sejak 30 April lalu. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pun mengingatkan hak pelanggan ke Telkom.
Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengatakan telah mengirimkan surat yang dialamatkan ke Telkom, di mana isinya agar perusahaan akan hak pelanggan yang sudah membayar atau berlangganan paket selama putusnya layanan.
"Kementerian Kominfo telah mengirimkan surat kepada Telkom Group untuk kepastian penjaminan perlindungan konsumen bagi pelanggan yang telah membayar atau berlangganan paket selama putusnya layanan internet dan suara. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak masyarakat atas layanan telekomunikasi," tutur Dedy dalam keterangan tertulisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Per 20 Mei kemarin, masyarakat di Jayapura sudah bisa menggunakan layanan internet dari Telkom Group, seperti Telkomsel dan IndiHome pasca putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi Maluku Papua Cable System (SMPCS) ruas Biak-Jayapura yang diduga oleh faktor alam.
Di hari sebelumnya, kapal khusus yang membawa tim ahli telah diberangkatkan dari Makassar ke Jayapura untuk melakukan penyambungan kabel bawah laut yang putus di kedalaman 4.050 meter tersebut, dengan target penyelesaian minggu awal Juni 2021.
Dengan aktifnya kembali layanan internet dan suara dari Telkom Group ditunjang oleh pemanfaatan link satelit 2.662 Mbps, radio long haul Palapa Ring Timur 500 Mbps, dan radio long haul Sarmi-Biak 1.600 Mbps, dengan total kapasitas bandwidth 4,7 Gbps.
Berdasarkan informasi yang diterima Kominfo, layanan internet di Instansi Publik di Jayapura juga telah aktif, antara lain di rumah sakit, Diskominfo, TNI dan Kepolisian, BKMG, sekolah, kampus, Pemkot dan Pemprov Papua serta instansi lainnya.
"Masyarakat juga dapat mengakses internet gratis di beberapa titik, seperti Kandatel Sentani, Kandatel Abepura, Telkom STO 1 Jayapura, dan Telkom BaseG, sementara jurnalis dapat memanfaatkan media center di Kantor Witel Papua," ungkap Dedy.
(agt/afr)
