Apresiasi Penetapan PP Postelsiar: 'Demi Kepentingan Nasional'

Apresiasi Penetapan PP Postelsiar: 'Demi Kepentingan Nasional'

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Senin, 22 Feb 2021 17:30 WIB
ilustrasi smartphone
Foto: Unspslah
Jakarta -

Pemerintah akhirnya menyelesaikan aturan turunan UU Cipta kerja, termasuk Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2021 mengenai mengenai bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar).

Hal ini diapresiasi oleh Agung Harsoyo, Komisioner BRTI 2015-2018, yang menyebut PP Postelsiar ini sebagai terobosan perundangan yang dibuat oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Apresiasi ini diberikan Agung karena PP Postelsiar ini mengatur OTT lokal maupun asing serta memberikan kewenangan pada operator telekomunikasi untuk mengelola trafik internet.

Hal ini menurutnya penting dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberian layanan kepada masyarakat.

"Dengan RPP Postelsiar ini saya melihat Pemerintah dalam membuat regulasi mengharapkan agar aturan baru ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia dari pada kepentingan asing. Kepentingan nasional, kepentingan masyarakat Indonesia dan industri dalam negeri harus menjadi prioritas Pemerintah. Jangan sampai negara, masyarakat dan industri dalam negeri tak mendapatkan manfaat apapun dari keberadaan OTT asing di Indonesia," ungkap Agung.

Di PP Postelsiar mencantumkan kerja sama pelaku usaha baik nasional maupun asing yang menjalankan kegiatan usaha melalui internet kepada pengguna di wilayah Indonesia dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan prinsip adil, wajar, dan non-diskriminatif, serta menjaga kualitas layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dicantumkan kerja sama dikecualikan bagi pelaku usaha berupa pemilik dan/atau pengguna akun pada kanal media sosial, kanal platform konten, kanal marketplace, dan jenis kanal lainnya. Menurut Agung pasal itu untuk demokratisasi informasi dengan tujukan agar pelaku usaha individual dalam negeri dapat membuat konten.

Selain itu terdapat juga pengaturan untuk memenuhi kualitas layanan kepada penggunanya dan/atau untuk kepentingan nasional, penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi dapat melakukan pengelolaan trafik.

Tujuan pemerintah dalam hal ini menurut dosen ITB tersebut untuk menyeimbangkan tiga sudut pandang sekaligus, yaitu pelaku industri, masyarakat (pelanggan) dan pemerintah. Karena diaturnya kualitas maka operator telekomunikasi berlomba menyajikan layanan terbaik. Sehingga masyarakat yang menikmati dan pemerintah mendapatkan benefit.