Kementerian Komunikasi dan Informatika, lewat Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli memastikan kalau kerja sama penggunaan spektrum frekuensi atau spectrum sharing hanya dipakai untuk teknologi yang belum pernah dipakai, contohnya 5G.

Hal ini diutarakan Ramli dalam rapat di Badan Legislasi DPR RI beberapa waktu lalu. Aturan mengenai spectrum sharing yang dimaksud Ramli ini ada pada UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan.

Namun dalam penerapannya Pemerintah tetap harus mengeluarkan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) sampai Peraturan Menteri (PM) terlebih dahulu.

Lanjut Ramli di rapat Badan Legislasi DPR RI alasan pemerintah membuka peluang kerjasama penggunaan spektrum frekuensi di teknologi 5G bukan tanpa alasan.

Penerapan teknologi 5G dalam industri telekomunikasi membutuhkan frekuensi radio yang lebih besar dibandingkan teknologi telekomunikasi sebelumnya yang sudah diimplementasikan, seperti layanan 2G, 3G dan 4G.

"Karena frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang sangat terbatas maka dari itu pemerintah ingin pemanfaatannya jauh lebih optimal. Pemerintah menilai teknologi telekomunikasi 5G membutuhkan kebijakan kerjasama penggunaan frekuensi radio. Presiden Joko Widodo sangat menginginkan industri digital nasional tumbuh," terang Ramli.

Dengan melihat penjelasan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika di depan Badan Legislasi DPR RI sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lagi bahwa kebijakan kerjasama penggunaan frekuensi radio hanya diperuntukkan bagi teknologi baru yang belum pernah diimplementasikan di Indonesia seperti layanan 5G.