Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai bisa memaksimalkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk mengurangi defisit APBN.
Pada webinar yang diselenggarakan Sobat Cyber Indonesia baru-baru ini, Geryantika Kurnia, M.Eng, MA, Direktur Penyiaran, Ditjen PPI, Kominfo berbicara tentang potensi peningkatan PNBP dari optimalisasi pemanfaatan frekuensi 700 MHz dan 2600 MHz.
Kedua frekuensi tersebut saat ini dimanfaatkan untuk penyiaran namun tidak memberikan pendapatan yang optimal bagi negara. Seharusnya pada tahun 2018 program analog switch off (ASO) penyiaran sudah dilakukan. Agar frekuensi 700 MHz yang saat ini masih dipergunakan oleh industri penyiaran terestrial dapat dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi untuk menyediakan layanan 5G.
Geryantika menganggap migrasi industri penyiaran ke digital ini tak hanya memberikan manfaat bagi negara. Tetapi juga bagi industri penyiaran itu sendiri seperti kualitas gambar dan suara yang lebih baik serta efisiensi dari sharing infrastruktur yang akan menghemat energi dan biaya operasional hingga empat kali lipat.
Geryantika memaparkan data Boston Consulting Group yang menyebutkan ASO akan menghasilkan multiplier effect untuk ekonomi digital Indonesia.
Seperti adanya tambahan 181 ribu kegiatan usaha, 232 ribu tambahan lapangan kerja, tambahan pendapatan negara dalam bentuk pajak dan PNBP yang mencapai Rp 77 triliun dan peningkatan kontribusi pada PDB nasional hingga Rp 443,8 triliun.
Namun pemanfaatan frekuensi 700 MHz ini masih harus menunggu revisi UU penyiaran dalam RUU Cipta Kerja. Jadi untuk saat ini, Kominfo bisa mempertimbangkan pemanfaatan frekuensi 2300MHz untuk tambahan PNBP dari sektor telekomunikasi.
