Saat ini pemerintah tengah mempercepat digitalisasi televisi nasional. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, bila ada pihak yang tidak sejalan, maka itu sama halnya dengan menghambat misi besar pemerintah.
Setidaknya ada enam alasan yang dipaparkan Johnny bahwa percepatan digitalisasi televisi nasional di sistem teresterial merupakan sebuah keniscayaan saat ini.
Pertama, bila dibandingkan negara lainnya, Indonesia termasuk negara paling telat dalam perkembangan digitalisasi penyiaran. Negara-negara Eropa sudah merampungkannya sejak satu dekade lalu. Di Asia ada Jepang dan Korea Selatan yang menyelesaikan proses digitalisasinya pada tahun 2011 dan 2012.
Sedangkan, bila di wilayah Asia Tenggara sendiri, Thailand dan Vietnam pun sudah memulai penyelesaian Analog Switch Off (ASO) secara bertahap di tahun 2020 ini. Malaysia dan Singapura sudah selesai dengan ASO secara nasional di tahun 2019.
Kedua, dari sisi kebijakan nasional, Johnny mengatakan Presiden RI Joko Widodo telah mencanangkan percepatan transformasi digital Indonesia. Di dalam kerangka besar kebijakan ini, digitalisasi sektor penyiaran, khususnya digitalisasi televisi adalah salah satu agenda penting.
"Dengan demikian kami meminta semua pihak untuk mengambil langkah dan posisi yang sejalan dengan kebijakan nasional ini. Pihak-pihak yang tidak sejalan atau berlawanan arah dengan kebijakan ini sama dengan tidak mengikuti atau menghambat misi besar pemerintah untuk percepatan transformasi digital Indonesia," ungkapnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (6/7/2020).
Ketiga, dari sisi kepentingan publik, proses digitalisasi televisi dinilai harus disegerakan. Menurut Johnny, itu dilakukan agar menghasilkan kualitas penyiaran yang lebih efisien dan optimal.
"Masyarakat kita selama ini dirugikan karena kualitas penayangan yang tidak sesuai dengan perangkat teknologi yang sudah mutakhir yang mereka miliki," ucap Menkominfo.
