Menyoal Nasib BAKTI dalam Rencana Perampingan Pemerintahan

Menyoal Nasib BAKTI dalam Rencana Perampingan Pemerintahan

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Minggu, 19 Jul 2020 20:02 WIB
Kominfo
Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto
Jakarta -

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengomentari rencana perampingan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Apa katanya?

Menurutnya, jika tujuannya untuk efisiensi, prioritas perampingan seharusnya dilakukan dengan pembubaran, peleburan, dan pembenahan Badan Layanan Umum (BLU) yang dimiliki oleh lembaga.

"Alangkah baiknya jika Presiden memprioritaskan pembubaran, peleburan dan pembenahan BLU yang dimiliki oleh Kementrian/ Lembaga. Sebab dana dan inefisiensi di BLU jauh lebih besar ketimbang di Kementrian/Lembaga," ujar Alamsyah.

"Melakukan peleburan 18 lembaga itu dana dan efisiensinya masih terlalu kecil dan tidak terlalu berpengaruh besar. Lebih baik BLU di bawah Kementrian/ Lembaga itu yang dikonsolidasikan. Apalagi Presiden pernah memiliki cita-cita sovereign wealth fund," tambahnya.

Selain itu, menurut Alamsyah, ada beberapa BLU yang sudah tak sesuai lagi dengan tujuan awal dibentuknya. BLU awalnya didirikan agar dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat.

Salah satu BLU yang disorot oleh Ombudsman karena berperilaku seperti swasta adalah BAKTI, yang dulunya bernama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Sebelum era Menteri Rudiantara, BP3TI fokus mengelola dana USO dan membiayai layanan telekomunikasi yang disediakan oleh operator untuk daerah terpencil serta tak menguntungkan.

Sebagai BLU, sejatinya BAKTI bertugas memastikan sampainya layanan telekomunikasi ke masyarakat. BAKTI harus mengorkestrasi operator telekomunikasi dalam menyediakan layanan telekomunikasi di wilayah USO.



Simak Video "Hari Saka Bakti Husada, Kemenkes Harap Pramuka Jadi Pelopor Kesehatan"
[Gambas:Video 20detik]