KPPU Angkat Bicara Soal Tarif Layanan Telekomunikasi di Indonesia

KPPU Angkat Bicara Soal Tarif Layanan Telekomunikasi di Indonesia

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Kamis, 11 Jun 2020 17:53 WIB
Pemerintah resmi memulai proses registrasi ulang SIM Card prabayar pada Selasa (31/10/2017). Gerai-gerai yang menjual SIM Card pun mulai memajang cara registrasi.
Ilustrasi kartu SIM. (Foto: Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta -

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengomentari tarif yang diterapkan oleh para operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia dan juga usulan tarif seragam untuk layanan telekomunikasi.

KPPU angkat bicara untuk menanggapi isu yang dihembuskan terkait tarif layanan komunikasi di Indonesia, yaitu tarif seragam untuk semua operator telekomunikasi, yang dihembuskan oleh Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan di diskusi bertajuk Urgensi Network Sharing Dalam RUU Omnibus Law Sektor Telekomunikasi di Babak New Normal.

Kodrat Wibowo Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menolak secara tegas usulan KNPI mengenai penetapan satu harga atau tarif tersebut. Menurutnya usulan KNPI tersebut merupakan suatu kemunduran bagi iklim persaingan usaha.

"Kita tidak akan pernah setuju fixed price. Karena itu bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik. Kalau ada pihak yang menginginkan harga fixed maka mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. Masa kita mau mundur seperti zaman orde baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis," terang Kodrat dalam diskusi tersebut.

Selain menyayangkan pemikiran mundur yang malah muncul dari kalangan pemuda, Kodrat juga mengingatkan, saat ini layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, penetapan harganya sudah diserahkan pada mekanisme pasar.

Karena tak lagi barang publik yang dimonopoli negara, maka menurut KPPU penetapan tarif telekomunikasi sudah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Kodrat mengatakan, saat ini yang masih dimonopoli dan penguasaannya sepenuhnya dikontrol oleh negara hanya BBM melalui Pertamina dan listrik melalui PLN.

Penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia sulit diwujudkan karena terdapat juga keberagaman dalam hal luas wilayah yang dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator dengan operator yang lain.

Kondisi ini menunjukkan masing-masing operator memiliki target penggelaran infrastruktur yang beragam antara satu dengan yang lain. Kecuali, negara ambil bagian dengan menentukan target penggelaran infrastruktur kepada seluruh operator dalam rangka meminimalkan perbedaan target tersebut.

Kodrat berpendapat dengan persaingan usaha yang sudah sehat, potensi masyarakat untuk mendapatkan tarif yang lebih murah sesuai dengan kebutuhannya akan bisa dicapai. Komisioner KPPU ini mengatakan, lembaganya hanya akan mendukung penetapan formula tarif batas atas yang terjangkau bagi masyarakat. Tujuannya agar pelaku usaha menetapkan harga sesuai harga kewajaran yang tidak merugikan masyarakat.

"Sehingga jika ada pelaku usaha yang bisa memberikan harga yang murah bagi masyarakat, KPPU mempersilahkan. Dari pada KNPI mengusulkan penetapan satu tarif, lebih baik mereka membantu regulator telekomunikasi untuk segera membuat standar kualitas layanan. Tujuannya agar konsumen dapat mengerti harga yang dibelinya sesuai kualitas yang mereka terima. Jadi masyarakat bisa sadar kalau harga murah mungkin kualitas butut," ujar Kodrat.