Berpotensi Kanibal Palapa Ring, Ombudsman Tinjau Satria

Berpotensi Kanibal Palapa Ring, Ombudsman Tinjau Satria

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Kamis, 19 Mar 2020 15:08 WIB
Palapa Ring
Ombudsman Tinjau Satria (Ilustrasi foto: Rachmatunnisa/detikINET)
Jakarta -

Melihat tugas Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) seperti mirip operator merangkap regulator, Ombudsman Republik Indonesia berencana memanggil Bakti dan seluruh stakeholder yang melakukan pelayanan publik seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kepolisian serta TNI guna melakukan institutional review.

Anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah Saragih melihat perlunya dilakukan institutional review terhadap Bakti sehingga akan terlihat dengan jelas fungsi serta roadmap Bakti sebagai BLU Kominfo.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bakti memiliki peran sebagai regulator.

Peran ini dilaksanakan oleh Bakti seperti pada saat menetapkan dan melakukan tender BTS di daerah USO. Ironisnya, BAKTI juga berperan sebagai operator yaitu ketika BLU Kemenkominfo ini menyewakan jaringan Palapa Ring.

"Kita melihat peranan Bakti ini sangat penting. Namun, jangan sampai Bakti sebagai regulator malah berubah menjadi player. Selain itu, Ombudsman juga akan melihat standar pelayanan yang diberikan Bakti kepada operator serta kontrak antara Bakti dengan operator, guna memastikan tujuan layanan USO (Universal Service Obligation) dapat tercapai. Jangan sampai semua operator masuk ke daerah yang menguntungkan saja dan enggan masuk ke daerah USO," ujar Alamsyah dalam keterangan yang diterima detikINET.

Dalam institutional review juga akan dilihat apakah kebijakan yang dibuat oleh Bakti telah sesuai dengan kewajibannya. Menurut Alamsyah, kebijakan tersebut harus bersifat evidence based sehingga dana USO yang bersumber dari operator dapat dimanfaatkan dengan tepat serta tidak ada yang idle.

Alamsyah memberikan contoh, China memulai pembangunan infrastrukturnya dengan secara overcapacity. Namun mereka memiliki proyeksi yang jelas kapan optimalisasi pembangunan infrastruktur tersebut akan tercapai.

Hingga saat ini Ombudsman belum pernah melihat adanya dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan tentang proyeksi waktu dan besaran utilisasi penggunaan jaringan telekomunikasi yang dibangun Bakti. Ketika dilakukan Institutional review terhadap Bakti, Ombudsman akan mencari dokumen tersebut dan jika ditemukan maka akan dibuka ke publik.

"Tujuannya agar Bakti dapat melakukan efisiensi keuangan. Pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan oleh Bakti menggunakan dana publik. Jangan sampai pembangunan ini menjadi over investment atau justru saling kanibal. Institutional review akan dilaksanakan secepatnya agar investasi yang dilakukan Bakti dapat tepat sasaran," terang Alamsyah.

Indikasi investasi yang bersifat kanibalisme ini terlihat dari pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria) yang dilakukan oleh Bakti. Alamsyah menilai Satria dapat menjadi predator Palapa Ring sekaligus menggerus bisnis operator telekomunikasi penyedia layanan satelit.

"Saling memakan ini dinilai Ombudsman tidak baik bagi industri telekomunikasi ke depan. Jangan sampai Bakti menjadi pesaing terhadap dan overlap dengan operator telekomunikasi yang sudah membangun jaringan. Disamping institutional review, Ombudsman juga akan meminta BPKP ikut melakukan review dengan pertimbangan pengawasan program strategis nasional merupakan salah satu tugas BPKP." terang Alamsyah.