.webp)
Jika harga ground segment tersebut Rp 20 juta maka dana tambahan yang harus dikeluarkan Bakti agar Satria dapat beroperasi mencapai Rp 3 triliun.
Tak hanya itu saja. Sebelum Satria meluncur ke orbitnya, Bakti juga harus mengeluarkan biaya untuk sewa satelit dari tahun 2019 hingga 2024. Total dana yang dikeluarkan untuk sewa satelit tersebut mencapai Rp 7 triliun.Jika dilihat dari total kewajiban Bakti untuk membiayai Palapa Ring, pengadaan Satria dan operasional BTS USO yang sudah berjalan, Ridwan menilai Bakti akan tekor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika Bakti terus memaksakan diri untuk menjalankan program tersebut, menurut Ridwan akan membebani anggaran negara dan berpotensi membuat negara mengalami kerugian serta berdampak pada lambatnya pembangunan BTS USO yang saat ini sudah berjalan dengan baik.
Banyaknya kendala tersebut membuat Ridwan meminta kepada Bakti untuk tidak memaksakan diri dan dapat berfikir realistis. Jika Bakti tetap ngotot ingin menjalankan proyek Satria, Ridwan memperkirakan pendapatan Bakti dari dana USO operator tidak bisa menutupi kewajiban pendanaan jangka panjang Satria.
"Harusnya Bakti sudah bisa realistis. Jika tidak mampu seharusnya bisa diserahkan kepada operator satelit dalam negeri saja. Jangan memaksakan diri. Selain jumlahnya sangat besar, jangka waktu pembayarannya juga lama. Padahal di APBN tidak ada alokasi pendanaan untuk Satria," terang Ridwan.
Dari pada kesulitan untuk mencarikan dana Satria,Ridwan menyarankanMenkominfo Johnny G.
Plate untuk menyerahkan operasional pengadaan satelit di daerah USO kepada operator satelit dalam negeri. Ridwan menilai jika pengelolaan pengadaan akses satelit di daerah USO diserahkan kepada operator nasional dampaknya akan baik bagi iklim persaingan usaha. Saat ini operator satelit dalam negeri masih mampu untuk mencukupi kebutuhan proyek dari BTS USO.
Dengan menyerahkan operasional jaringan akses satelit telekomunikasi kepada operator satelit dalam negeri, maka pemerintah dapat mengubah skema pembayaran dari availability payment menjadi Pay As You Use. Dengan Pay As You Use, Bakti hanya membayar sesuai dengan kapasitas yang dipergunakan saja. Sendangkan sistim availability payment, Bakti akan membayar seluruh biaya investasi yang dikeluarkan oleh operator satelit tertentu.
Dengan berbagai pertimbangan tersebut Ridwan memohon kepada Menkominfo dapat segera memutuskan untuk membatalkan Satria dan menyerahkan pengadaan jaringan satelit kepada operator dalam negeri yang sudah ada. Membatalkan Satria dan mengalihkan pengadaan jaringan satelit kepada operator dalam negeri dinilai Ridwan tak akan menghambat Indonesia Merdeka Sinyal yang tengah digalakkan Kominfo.
"Dengan mempertimbangkan dana USO yang diterima Bakti minim dan biaya operasional yang sangat besar, justru pembatalan Satria ini akan memberikan kepastian percepatan program Indonesia Merdeka Sinyal. Karena dana dan sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk Satria dapat langsung dipergunakan untuk membangun BTS di daerah USO," terang Ridwan.
Agar proyek Indonesia Merdeka Sinyal ini dapat lebih cepat lagi tercapai, Ridwan menyarankan kepada Pemerintah untuk menyerahkan pembagunan BTS USO kepada operator telekomunikasi yang sudah ada. Lanjut Ridwan, nantinya pembagunan yang dilakukan oleh operator telekomunikasi tersebut dapat dihitung sebagai kontribusi USO operator kepada Bakti.
