Mekanisme Registrasi Prabayar Tak Harus Seragam

Jakarta - Mekanisme registrasi identitas pelanggan kartu prabayar diserahkan kepada masing-masing operator. Tidak harus ada sistem yang seragam untuk itu.Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Basuki Yusuf Iskandar, saat dihubungi detikinet, Sabtu (29/10/2005). Menurutnya, mekanisme registrasi tidak diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) soal registrasi ini. Namun begitu, dalam kesempatan temu wartawan yang berlangsung Jumat (28/10/2005) di kantor Kominfo Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Basuki menyebutkan salah satu mekanisme registrasi yang bisa dilakukan. Yaitu dengan mengatur kartu prabayar sedemikian rupa, sehingga saat dering pertama kali, konsumen langsung terhubung ke operator, sehingga ia bisa menyebutkan identitasnya dan dimasukkan ke database operator.Bukti IdentitasSelain itu, Basuki juga menyebutkan bahwa untuk keperluan registrasi prabayar, konsumen wajib menyerahkan bukti identitas saat membeli kartu perdana. "Bukti identitas yang harus diserahkan dapat berupa KTP, SIM, paspor atau kartu pelajar," papar Basuki. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan operator untuk memberi penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat. "Sosialisasi oleh operator harus menjelaskan kenapa harus meregistrasi kartu prabayar," ujarnya.Pemberlakuan kebijakan registrasi ini dilatarbelakangi maraknya penyalahgunaan fasilitas telekomunikasi dewasa ini. Banyak SMS beredar berisi penipuan, fitnah dan pemerasan, tanpa diketahui identitas pengirimnya. Dengan diberlakukannya kewajiban mendaftarkan identitas kartu prabayar, hal-hal negatif itu diharapkan dapat ditekan.Dengan kebijakan ini, konsumen kartu perdana diharuskan meregistrasi identitasnya, sedangkan pelanggan lama diwajibkan melakukan registrasi paling lambat April 2006. "Konsumen baru harus segera didaftar, jangan menunggu sampai April," ujar Basuki. (ketepi/)