Sebar Akses Internet, Pemerintah Sewa Satelit Hingga Rp 7,5 T
Hide Ads

Sebar Akses Internet, Pemerintah Sewa Satelit Hingga Rp 7,5 T

Agus Tri Haryanto - detikInet
Rabu, 30 Jan 2019 16:01 WIB
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Pemerintah menyewa satelit dari lima operator satelit demi penyebaran layanan akses internet cepat di seluruh Indonesia.

Adapun kelima operator satelit yang dimaksud yaitu PT Aplikasinusa Lintasarta, PT Indo Pratama Teleglobal, Konsorsium Iforte HTS, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Telekomunikasi Indonesia.

Diketahui, kelima operator satelit ini dipilih setelah mereka melalui proses lelang penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Melalui Badan Aksesibilitas Telekomuniksi dan Informasi (BAKTI), unit organisasi di bawah Kementerian Kominfo, penandatangan perjanjian kerja sama penyediaan kapasitas satelit telekomunikasi sebesar 21 Gbps dilakukan di Hotel Borobudur, Jakarta, pada hari ini, Rabu (30/1/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT




"Ini adalah sebuah momentum BAKTI sebuah unit organisasi di bawah Kominfo yang didedikasikan untuk pelaksanaan atau implementasi project-project yang ada di Kominfo," kata Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

Di sisi lain, penyewaan satelit ini dilakukan sembari menunggu konstruksi proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) satelit Multifungsi yang kini di-branding bernama Satria alias satelit republik indonesia. Proses konstruksi satelit tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada tahun 2020 yang diharapkan dapat meluncur pada akhir 2022 dan dioperasikan tahun 2023.

Mengenai sewanya, Anang mengungkapkan, BAKTI akan "nebeng" satelit kelima operator itu sampai lima tahun terhitung mulai 2019-2024. Selama itu, Bakti mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,5 triliun.

"Nilai proyek (sewa) ini kita per tahun mengeluarkan kira-kira Rp 1,5 triliun. Ini belum termasuk di ground, kalau sudah kuasai di atas, maka ground-nya jauh lebih murah berkisar Rp 2-3 juta per bulan untuk sewanya yang per titiknya. Kalau sekarang itu bisa sampai Rp 15 juta, kalau dengan teknologi ini jauh lebih murah," tuturnya.




Sejak 2016, BAKTI mengklaim telah melaksanakan program-program yang bersifat bottom-up ataupun top-down guna memberikan layanan telekomunikasi di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). Sebagian besar dari layanan akses internet atau layanan backhaul BTS sampai saat ini masih menggunakan sambungan jaringan satelit, hal ini dikarenakan masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan dengan teknologi terrestrial.

Dengan penyediaan kapasitas satelit ini, menjadi sebuah tantangan bagi Bakti dalam memberikan layanan telekomunikasi yang lebih masif untuk mewujudkan konektivitas nasional.

"Setelah nanti satelit 'rumah baru' kita meluncur, secara perlahan kita mulai transisi ke yang baru. Dalam proses re-pointing atau menggeser antena di 5.000 titik ini butuh waktu sampai 1,5 tahun setelah satelit Satria diluncurkan."

"Kalau masyarakat, nggak penting untuk soal di atasnya, ini dapurnya saya (Bakti)," kata Anang menegaskan bahwa masyarakat pelosok bisa menikmati internet cepat pada tahun 2023.


(agt/krs)