Kronologi Bolt Tutup, Diawali dari Tunggakan BHP Frekuensi - Halaman 2

Kronologi Bolt Tutup, Diawali dari Tunggakan BHP Frekuensi

Kris Fathoni W - detikInet
Sabtu, 29 Des 2018 09:35 WIB
Kronologi Bolt Tutup, Diawali dari Tunggakan BHP Frekuensi
Bolt menjalani proses persidangan yang cukup panjang sampai akhirnya resmi tutup. Foto: dok. detikINET

- 13 November 2018

Sidang perdana gugatan PT First Media Tbk (KBLV) terhadap Kominfo di PTUN Jakarta digelar dengan agenda pemeriksaan Surat Kuasa dan beberapa perbaikan Gugatan Penggugat.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Umar Dani dan dihadiri oleh penggugat yang diwakili kantor hukum Siregar Setiawan Manalu dan tergugat yang diwakili Bagian Hukum Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Kominfo.

Sidang berikutnya dijadwalkan untuk digelar pada tanggal 19 November dengan agenda pemeriksaan persiapan.


- 14 November 2018

Proposal Perdamaian PT Internux (Bolt) terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mendapat dukungan sebagian besar kreditor dan disahkan pada 14 November oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat.

PT Internux (Bolt) dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang menyebabkan perusahaan harus mengajukan usulan restrukturisasi utang Perseroan dalam bentuk Proposal Perdamaian.

Namun, keputusan PKPU tersebut nyatanya ditolak oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kominfo, menegaskan Kominfo akan mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat itu.

Hal itu direspons Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu dengan menyatakan rencana mengajukan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat terkait PKPU.

Bolt juga tetap diberi tenggat waktu sampai tanggal 17 November untuk membayar BHP frekuensi radio yang sudah ditunggak sejak tahun 2016 dan 2017. Jika belum melunasi kewajiban, pemerintah akan mencabut izin penggunaan frekuensi di 2,3 GHz.


- 18 November 2018

Lewat tenggat waktu, PT First Media Tbk (KBLV), PT Internux (Bolt), dan PT Jasnita Telekomindo masih belum melunasi kewajiban membayar BHP frekuensi radio.

"Karena hari ini hari libur, Kemkominfo sedang memproses penyiapan SK Pencabutan Izin Penggunaan Frekuensi Radio kepada ketiga operator tersebut. Besok Senin, 19 November, kami akan keluarkan SK Pencabutan tersebut," kata Direktur Operasi Sumber Daya SDDPI Kominfo Dwi Handoko pada saat itu.


- 19 November 2018

Kominfo menunda mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pencabutan izin frekuensi 2,3 GHz untuk PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux (Bolt). Penundaan ini disebabkan karena adanya proposal damai yang diajukan oleh keduanya lewat restrukturisasi model pembayaran atau pelunasan hutang paling lambat pada tahun 2020. Gugatan di PTUN juga sudah mereka cabut.

Berikutnya Kominfo berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas teknis pembayaran tunggakan BHP frekuensi radio kedua perusahaan tersebut. Adapun pihak PT Jasnita Telekomindo sudah memastikan bahwa mereka memilih melepaskan izin penggunaan frekuensi di 2,3 GHz.



(krs/mon) (krs/mon)