Proposal Bolt Tunda Bayar Utang Disahkan, Ini Kata Menkominfo

Surabaya - Proposal Perdamaian PT Internux (Bolt) terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Apa tanggapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara?

Ditemui usai menjadi pembicara di Innocreativation, Kamis (15/11/2018), Rudiantara belum bisa berkomentar banyak. Pihaknya masih menunggu dari pihak Kejaksaan Agung.

"Saya lagi nunggu dari Kejaksaaan Agung sebagai pengacara negara. Hari ini konsultasi dulu," ujar pria yang kerap disapa Chief RA itu.

Baca juga: Proposal Perdamaian Disahkan, Ini Komitmen Bolt

Sebelumnya diberitakan, sejak tanggal 17 September 2018, Internux dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) yang menyebabkan perusahaan ini harus mengajukan usulan restrukturisasi utang Perseroan dalam bentuk Proposal Perdamaian.

"Internux telah membuat Proposal Perdamaian yang mengajak seluruh kreditor untuk 'bergotong royong' mendukung pemulihan kegiatan usaha Perseroan demi kebaikan Bersama," ujar President Direktur Internux Dicky Moechtar dalam siaran persnya, Kamis (15/11/2018).


Tonton video: Frekuensi First Media Akan Dicabut Kominfo 17 November?

[Gambas:Video 20detik]

Proposal Perdamaian telah dipresentasikan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh Tim Pengurus PT Internux (dalam PKPUS) pada tanggal 29 Oktober 2018 dan kemudian dimintakan persetujuan kepada para Kreditor pada tanggal 30 Oktober 2018.

Hasil voting menunjukkan sebagian besar kreditor yang terdiri dari 100% kreditor separatis dan 79,88% kreditor konkuren mendukung Proposal Perdamaian yang diajukan Internux.

Baca juga: Layanan TV dan Internet Kabel First Media Aman, Ini Kata Kominfo

Kreditor ini termasuk di dalamnya tower provider terkemuka, perusahaan perangkat dan peralatan telekomunikasi, perusahaan alih daya (outsourcing), agensi media, serta perusahaan penyedia jaringan kabel fiber optic dan bandwidth. (rns/rns)