Kamis, 03 Mei 2018 21:56 WIB
Pemerintah Didesak Permudah Izin Infrastruktur Telekomunikasi
Sekjen Federasi Teknologi Informasi Infonesia (FTII) Irwin Day. (Foto: detikINET/Agus Tri Haryanto)
Jakarta - Pemerintah didesak untuk mempermudah perizinan bagi yang ingin menggelar jaringan infrastruktur telekomunikasi. Bila hal itu tak terjadi, maka pemerataan akses internet cepat di Indonesia, hanya jadi angan-angan belaka.
Sekjen Federasi Teknologi Informasi Infonesia (FTII) Irwin Day, mengungkapkan para perusahaan swasta ini sering mendapatkan kendala saat membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai daerah.
"Indonesia memang ada target pitalebar broadband, tapi kondisi di lapangan saat teman-teman sedang membangun jaringan ini tidak mudah. Banyak kendala macam-macam, untuk gali butuh izin dan tiap kota ini beda juga kebijakannya," ujar Irwin di Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Itu menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan infrastruktur, di samping ada masalah sosial dinamika perilaku perilaku pengguna, kejahatan siber, hingga kebocoran data.
Persoalan ini yang mendasari komunitas, seperti Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telkomunikasi (Apjatel), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Federasi Teknologi Informasi Infonesia (FTII) menggelar diskusi "Tata Kelola Jaringan Telekomunikasi di Era Internet" yang dilaksanakan di Hotel Kempinski, Jakarta.
"Itu lumanya menghambat," keluhnya terkait tidak dimudahkan perizinan membangun jaringan ini.
Irwin menyarankan agar pemerintah pusat juga turun tangan apabila ada pihak yang ingin menggelar koneksi untuk internet cepat ini. Jangan hanya, lanjut Irwin, mengeluarkan izin saja tapi pelaksanaannya tidak diawasi juga.
"Jangan cuma izin di atas, terus di bawah lepas begitu saja. Ini kan ujung-ujungnya bangun jaringan ini bagus untuk negara. Ini kita bicara swasta yang membangun dengan dana pribadi. Kalau halangan makin gede, bangun lebih lama karena kita punya target internet jadi lebih lancar," tutur dia.
"Baiknya pemerintah meregulasi ini agar memudahkan teman-teman, kalau memang mau cepat pitalebarnya, ya caranya dimudahkan, difasilitasi," saran Irwin. (jsn/rou)
Sekjen Federasi Teknologi Informasi Infonesia (FTII) Irwin Day, mengungkapkan para perusahaan swasta ini sering mendapatkan kendala saat membangun infrastruktur telekomunikasi di berbagai daerah.
"Indonesia memang ada target pitalebar broadband, tapi kondisi di lapangan saat teman-teman sedang membangun jaringan ini tidak mudah. Banyak kendala macam-macam, untuk gali butuh izin dan tiap kota ini beda juga kebijakannya," ujar Irwin di Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Itu menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan infrastruktur, di samping ada masalah sosial dinamika perilaku perilaku pengguna, kejahatan siber, hingga kebocoran data.
Persoalan ini yang mendasari komunitas, seperti Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telkomunikasi (Apjatel), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), dan Federasi Teknologi Informasi Infonesia (FTII) menggelar diskusi "Tata Kelola Jaringan Telekomunikasi di Era Internet" yang dilaksanakan di Hotel Kempinski, Jakarta.
"Itu lumanya menghambat," keluhnya terkait tidak dimudahkan perizinan membangun jaringan ini.
Irwin menyarankan agar pemerintah pusat juga turun tangan apabila ada pihak yang ingin menggelar koneksi untuk internet cepat ini. Jangan hanya, lanjut Irwin, mengeluarkan izin saja tapi pelaksanaannya tidak diawasi juga.
"Jangan cuma izin di atas, terus di bawah lepas begitu saja. Ini kan ujung-ujungnya bangun jaringan ini bagus untuk negara. Ini kita bicara swasta yang membangun dengan dana pribadi. Kalau halangan makin gede, bangun lebih lama karena kita punya target internet jadi lebih lancar," tutur dia.
"Baiknya pemerintah meregulasi ini agar memudahkan teman-teman, kalau memang mau cepat pitalebarnya, ya caranya dimudahkan, difasilitasi," saran Irwin. (jsn/rou)
