Telkomsel Dukung Regulasi USO

Purwakarta - PT Telekomunikasi Seluler Indonesia (Telkomsel) menyatakan dukungan penuh untuk regulasi Universal Service Obligation (USO) yang akan ditentukan pemerintah. Hal tersebut dianggap selaras dengan program Telkomsel yang bermaksud meluaskan jangkauan layanannya."Kami amat mendukung karena sesuai dengan misi kami yakni coverage spreading secara keseluruhan, ke seluruh ibu kota kecamatan (IKC)," kata Kiskenda Suriahardja Direktur Utama PT Telkomsel kepada wartawan usai meresmikan Gerai Halo Purwakarta, di Purwakarta, Selasa (21/6/2005).Regulasi USO yang membebani pihak operator dengan 0,75 persen pendapatan kotor, dianggap tidak memberatkan Telkomsel. Sebaliknya Telkomsel mengaku optimis bisa menyelaraskan regulasi tersebut dengan program dan strategi mereka. Salah satu implementasi strategi yang dilancarkan ialah dengan memperluas jangkauan layanan. "Yang jadi sasaran dari coverage ialah layanan. Dengan coverage, baru kita melaksanakan langkah bisnisnya," paparnya.Ketika ditanya pertimbangan untuk mengikuti tender, Kiskenda berdalih dengan mengatakan Telkomsel lebih mengurus jangkauan layanannya terlebih dahulu. Hal tersebut menurutnya lebih penting ketimbang memusingkan proses tender. Kiskenda lebih menekankan tentang strategi Telkomsel agar bisa berjalan dengan program yang ditetapkan pemerintah. "Apapun programnya, kalau inline dengan strategi kita, why not," ujarnya. Sebagai pihak yang turut memberikan kontribusi, Telkomsel mengaku tertarik untuk terlibat dalam penetapan regulasi USO. Meskipun begitu, Kiskenda merasa harus lebih mengutamakan evaluasi kinerja Telkomsel keseluruhan terlebih dahulu. "Kalau diajak untuk ikut terlibat, ya monggo. Dipisahkan juga silakan," katanya.Optimis 3GTelkomsel juga merasa mampu memenuhi keinginan pemerintah soal biaya tender up-front-fee. Sebelumnya pemerintah mengharapkan pemasukkan total dari tender 3G sebesar Rp 4-5 triliun. "Insya Allah mampu," kata Kiskenda optimis. Kiskenda berharap percobaan 3G yang dilakukan Telkomsel berhasil. Menurutnya, frekuensi yang didapat nanti tergantung dari keberhasilan trial 3G, sedangkan proses trial tersebut dianggap belum tuntas. "Yang kita siapkan sekarang adalah dari keberhasilan trial. Peningkatan jangkauan layanan itu sebagai bagian dari starting point keberhasilan trial," jelasnya. Menurutnya, lisensi 3G tidaklah berarti apabila tidak diimbangi dengan layanan yang sepadan.Sambil menunggu hasil regulasi pemerintah, Telkomsel mengatakan baru akan memulai investasi untuk lisensi dan jaringan 3G pada tahun 2006. "Setelah keluar hasilnya, kami baru akan mengeluarkan manuver-manuver," imbuhnya. Untuk uji coba 3G, Telkomsel mengatakan pihaknya tidak mengeluarkan investasi sepeser pun.Telkomsel juga masih memetakan prioritas daerah untuk investasi jaringan 3G. "Kita lagi evaluasi petanya, mana yang akan jadi prioritas kami," paparnya. "Tentunya masih seputaran kota-kota besar terlebih dahulu," tambahnya. Menurut Kiskenda, investasi 3G juga akan mengcover daerah border seperti Batam, Medan dan Surabaya. Untuk daerah border tersebut, Kiskenda mengaku belum tahu cukup tidaknya frekeuensi yang akan disediakan oleh pemerintah nantinya.Cikal bakal embrio 3G, menurut Kiskenda, hal tersebut dievaluasi dari pengguna mobile data GPRS/EDGE yang mencapai angka 3,5-4 juta pelanggan. "Bayangkan dengan 3G, bisa berlipat ganda karena kita lebih konsen," katanya. Menurutnya, Telkomsel tidak hanya sekedar memberi fasilitas saja, tapi juga mengorganisasi secara langsung tentang bagaimana membuat industri bisa bergerak bersama. "Ketika trial, kita bukan hanya mengutamakan masalah teknis, tapi juga mencoba trial dengan mitranya, content providernya, regulasinya, serta konsep layanan bisnisnya. Termasuk dalam penyusunan tarifnya," tambahnya. Untuk proses penetapan tarif, Telkomsel melihat hal tersebut dari kacamata bisnis. Kiskenda menekankan proses tersebut kembali kepada volume. "Semakin banyak kita bisa memberikan layanan secara serentak, seharusnya tarif bisa lebih murah. Itu kan prinsip-prinsip bisnis," jelasnya. Menurut Kiskenda, bisnis tidak harus secara langsung. Hasil bisnis akan bisa dinikmati setelah layanan dan strategi sosial terpenuhi. Kiskenda mencontohkan seperti pada peluasan area jangkauan Telkomsel ke daerah terpencil seperti kecamatan. Menurutnya, kecamatan pada tahap awal dari sisi bisnis dianggap tidak layak dan tidak menguntungkan. "Dari sisi bisnis memang tidak layak. Namun ini untuk kepentingan jangka panjang dan kepentingan yang lebih besar," papar Kiskenda. (rouzni/)