Menkominfo: 3G Berpotensi Hasilkan Rp 4-5 Triliun

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Sofyan Djalil menaruh harapan besar pada pengelolaan frekuensi 3G. Menurutnya, frekuensi tersebut berpotensi menghasilkan Rp 4-5 triliun. Rentang frekuensi 3G pada pita 1900 Megahertz (MHz) memiliki potensi penggunaan sebesar 60 Mhz. Jika frekuensi tersebut belum digunakan sama sekali, menurut Sofyan ada potensi penghasilan negara sebesar Rp 4-5 triliun. Hal itu dikemukakan Sofyan dalam jumpa pers seusai melantik jajaran pejabat eselon dua Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Namun Sofyan enggan merinci dari mana saja potensi pendapatan itu. "Jangan diartikan Rp 4-5 triliun lalu dibagi 60 Mhz ya," ujarnya kepada wartawan di Gedung LIN, Depkominfo, Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (17/6/2005). Akan tetapi kondisi saat ini, tutur Sofyan, sebagian frekuensi tersebut telah digunakan. Dua operator telekomunikasi yang telah memanfaatkan pita 1900 Mhz adalah Telkom Flexi dan Indosat StarOne untuk telepon tetap nirkabel berbasis CDMA.Beberapa waktu lalu, tepatnya Selasa (7/6/2005), Sofyan mengatakan ada kemungkinan StarOne akan 'digeser' ke frekuensi lain. Sedangkan Telkom Flexi, menurutnya, sulit untuk dipindahkan karena jumlah pelanggannya yang besar. Pada kesempatan di Gedung LIN, Sofyan kembali menegaskan hal itu. Ia juga menambahkan bahwa 'pemaksaan' operator non-3G untuk keluar dari pita 1900 Mhz, adalah kebijakan jangka panjang yang sedang dipertimbangkan. Artinya ada kemungkinan Flexi juga akan dipindah. Khusus mengenai Indosat, Sofyan mengaku sedang mempertanyakan apakah StarOne akan diteruskan. "Kalau memang StarOne tidak serius betul, mungkin akan lebih baik dialokasikan untuk 3G Indosat," ia menambahkan. Tender 3GSalah satu sumber penghasilan dari frekuensi 1900 Mhz yang 'diincar' pemerintah adalah melalui tender frekuensi 3G. Tender tersebut akan menentukan operator yang berhak mengadakan layanan telekomunikasi seluler generasi ketiga (3G). Saat ini terdapat dua perusahaan yang telah mendapatkan alokasi penggunaan frekuensi 3G, yaitu Cyber Access Communication (CAC) dan Natrindo Telepon Seluler (Natrindo). Keduanya belum menghadirkan layanan 3G di Indonesia. Setiap peserta tender, tutur pria kelahiran Aceh itu, akan diwajibkan membayar up front fee (semacam uang muka). Menurut Sofyan, CAC dan Natrindo juga wajib ikut tender 3G jika masih ingin mendapatkan alokasi frekuensi. Sofyan mengakui masih ada dilema seputar 'uang muka' ini. "Kalau terlalu besar akan membebani investasi operator, tapi kalau tidak ada menjadi tidak jelas siapa yang berhak dapat frekuensi," ia menjelaskan. (wicak/)