Kamis, 04 Jan 2018 15:54 WIB

Lelang Jasa Konsultan Satelit Pemerintah Telan Rp 10 Miliar

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: istimewa Foto: istimewa
Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melelang pengadaan jasa konsultan untuk mendampingi proyek satelit teknologi High Throughput Satellite (HTS) milik pemerintah. Nilai lelang tersebut mencapai Rp 10 miliar.

Itu diketahui di situs LPSE Kominfo yang menyebutkan bahwa lelang jasa konsultan pendamping perencanaan teknis satelit nilai pagu paket senilai Rp 10 miliar. Ketika dikonfirmasi kepada Plt Kepala Biro Humas Kominfo Noor Iza, ia pun membenarkannya.

"Iya, nilai lelang jasa konsultan satelit pemerintah segitu," jawab singkat Noor ketika dihubungi detikINET, Kamis (4/1/2017).

Pengumuman lelang ini sendiri berlangsung pada 28 Desember 2017 dan dibuka untuk 16 peserta. Kominfo menyebutkan persyaratan jasa konsultan ini harus memiliki pengalaman penyusunan kajian kelayakan teknis proyek high throughput satellite di tingkat internasional, begitu juga terkait pengadaannya.

Pengadaan jasa konsultan ini ditunjukkan kepada Badan Hukum Nasional dan Asing untuk mengikuti prakualifikasi Pengadaan Jasa Konsultan Teknis Pendampingan Jasa Konsultan KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah (Jasa Konsultan).

Proses pengadaan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Untuk diketahui Kominfo ingin meluncurkan satelit milik pemerintah. Pihak Kominfo telah menetapkan target bahwa peluncuran satelit itu dilakukan pada 2021.

Lelang Jasa Konsultan Satelit Pemerintah Telan Rp 10 MiliarFoto: Lamhot Aritonang


"Tahun 2018 akhir akan menetapkan membangun satelit, yang diharapkan 2021 akhir atau 2022 awal, satelit sudah ada di sana (mengudara)," kata Menkominfo Rudiantara.

Alasan peluncuran satelit HTS itu karena di masa mendatang saluran telekomunikasi akan didominasi oleh layanan data atau internet, sehingga satelit tersebut mendukung pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pelosok atau terluar.

"Pemerintah melakukan kebijakan keberpihakan. Kita bisa memberikan layanan internet di manapun, fokusnya adalah soal data," kata menteri yang akrab disapa Chief RA ini.

Kominfo melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika, (BP3TI) akan memimpin proyak Satelit Multifungsi Pemerintah.

Proses lelang pengadaan layanan satelit ini sendiri dijadwalkan dimulai pada semester kedua pada tahun ini. Skema yang dijalankan pengadaan satelit HTS ini direncanakan serupa proyek Palapa Ring, yakni Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). (agt/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed