Rabu, 20 Des 2017 17:41 WIB

Sempat Kisruh, RPM Jasa Telekomunikasi Segera Disahkan

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET Foto: Agus Tri Haryanto/detikINET
Jakarta - Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Jasa Telekomunikasi yang sebelumnya sempat menuai polemik, kini ditegaskan telah mencapai kata sepakat.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M. Ramli.

Ramli mengatakan, persoalan RPM yang diprotes telah dibahas secara bersama-sama, seperti dengan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (BRTI), Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hingga pihak terkait.

Disebutkannya, RPM ini merampingkan berbagai izin yang sudah ada dengan mencabut 16 Peraturan Menteri sehingga 12 jenis perizinan yang memakan waktu, diubah hanya dengan satu perizinan, yaitu jasa telekomunikasi.

"Konsultasi publik yang kami tayangkan itu dibahas secara intens dengan stakeholder terkait. Kami juga mengundang seluruh operator yang dihadiri ATSI dan lainnya. Kita merangkum kembali pasal-pasal yang harus diperbaiki dan merumuskan menjadi pasal progresif agar mendukung industri seluler yang lebih baik," tutur Ramli di Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Dalam konsultasi publik, Kominfo menerima berbagai masukan mengenai pasal yang ada di dalam RPM Jasa Telekomunikasi, mulai dari pasal yang membuat operator telekomunikasi enggan membangun infrastruktur di daerah, sampai pasal yang disebut memberikan peluang masuk pemain asing hingga merugikan operator lokal.

"Kami sudah mengumpulkan operator dan ATSI yang semua sepakat untuk mendorong RPM ini segera disahkan," ucapnya.

Bila tidak ada aral melintang, pengesahan RPM Jasa Telekomunikasi diharapkan dapat terealisasi sebelum bulan Januari 2018. Jika sudah diketuk, diharapkan aturan ini dapat menyehatkan industri dalam efisiensi dan peningkatan layanan ke masyarakat.

Sebelumnya diberitakan, RPM Jasa Telkomunikasi pertama kali menuai kontra berasal dari APJII yang menentang Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 31 ayat 3. Kedua pasal ini pun sepakat dihapus oleh Kominfo pada Jumat kemarin.

Diketahui, Pasal 13 ayat 3 berbunyi, "Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan keterhubungan dengan simpul jasa (node) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet di Kota/Kabupaten terdekat dengan lokasi perangkat Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dimaksud."

Sedangkan Pasal 31 ayat 3 berbunyi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) dilarang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (Internet Service Provider/ISP) diluar cakupan wilayah layanannya."

Kemudian penolakan juga digemakan oleh Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Strategis. Mereka memprotes pasal yang dinilai blunder, yaitu Pasal 10 (c) dan Pasal 11 ayat 4 (a).

Pada pasal 10 (c) disebutkan, Penyelenggara Jastel berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam penetapan tarif sewa jaringan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi terhadap Penyelenggara Jastel lain.

Pasal 11 ayat 4 (a) disebutkan, Penyelenggara Jastel yang juga Penyelenggara Jaringan harus membuat pernyataan tertulis terkait penggunaan Jaringan Telekomunikasi miliknya sendiri yang paling sedikit memuat informasi terkait biaya dan kapasitas sewa Jaringan Telekomunikasi. (rns/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed