BERITA TERBARU
Jumat, 15 Des 2017 19:27 WIB

Menkominfo Angkat Bicara Soal Penolakan RPM Jasa Telekomunikasi

Agus Tri Haryanto - detikInet
Foto: Ari Saputra Foto: Ari Saputra
Jakarta - Penolakan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) sudah terdengar sampai ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.

Mengenai hal tersebut, Menkominfo menyampaikan tiga poin. Pertama, saat ini baru tahap konsultasi publik yang tujuannya memang memberi ruang kepada stakeholders untuk memberi masukan atas rencana suatu kebijakan atau regulasi.

"Saya ucapkan terimakasih kepada siapapun yang telah memberi masukan," ujar Rudiantara kepada detikINET, Jumat (15/12/2017).

Kemudian untuk poin keduanya, disampaikan bahwa ia tidak pernah dan tidak akan menandatangani Peraturan Menteri tanpa proses konsultasi publik.

Dan yang ketiga, Rudiantara mengatakan telah berkomunikasi dengan pihak APJII mengenai rancangan aturan tersebut.

"Saya sudah komunikasi dengan Sekjen APJII perihal usulannya tanggal 12 Desember. Saya sudah sampaikan akan saya rapatkan di Kominfo," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, APJII keberatan mengenai RPM Jasa Telekomunikasi, khususnya dalam Pasal 31 ayat 3 disebutkan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan ISP dilarang menyelenggarakan layanan akses di luar cakupan wilayah layanannya.

Selain itu, keberatan APJII terdapat pada diwajibkannya perusahaan ISP ini memiliki ketersambungan dengan NAP terdekat di wilayahnya.

Menurut Ketua Umum APJII Jamalul Izza keberatan atas aturan itu disebabkan anggotanya rata-rata memiliki lisensi dengan cakupan nasional. Dengan memiliki cakupan nasional, para anggota APJII memiliki minimum komitmen pembangunan di lima kota dalam lima tahun.

Lebih lanjut, Jamal menuturkan, sebelum adanya rancangan PM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, anggota APJII dapat dengan leluasa mengembangkan wilayah bisnisnya.

Namun dengan adanya RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini, keleluasaan anggota APJII semakin dibatasi. Anggota APJII tak bisa melayani permintaan masyarakat di luar komitmen pembangunan yang telah dibuat sebelumnya.

"Padahal kita dituntut untuk dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat akan internet. Presiden Jokowi sendiri bilang seharusnya birokrasi tidak mempersulit dunia usaha. Kenapa RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini justru mempersulit kita. Padahal anggota APJII membantu program pemerintah dalam penetrasi internet yang telah berjalan dengan baik," keluh Jamal saat dikonfirmasi detikINET, Kamis (14/12/2017).

Disebutkan, RPM ini terkesan kurang transparan dan waktu konsultasi publiknya terbilang sangat singkat (8-12 Desember 2017). Nantinya, dengan adanya RPM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ini, akan diikuti dengan pencabutan 16 Peraturan Menteri existing. (agt/rou)

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed