Jumat, 13 Okt 2017 12:32 WIB

Menengok Registrasi SIM Card Zaman Dulu yang Memble

Fino Yurio Kristo - detikInet
Ilustrasi. Foto: Muhammad Ridho Ilustrasi. Foto: Muhammad Ridho
Jakarta - Registrasi SIM card pra bayar, baik bagi pelanggan baru atau lama, kembali dilakukan dengan persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di KTP dan Kartu Keluarga (KK). Seperti diketahui, kebijakan registrasi semacam ini dulu pernah dilakukan dengan lebih longgar dan ujung-ujungnya kurang efektif.

Tepatnya pada 12 Desember 2005, dimulailah proses registrasi identitas pengguna kartu seluler prabayar serentak. Semua operator seluler menggalang proses registrasi melalui SMS, yang dikirim ke nomor pendek 4444.

Pada waktu itu, keaslian data juga coba diperhatikan. Di mana pelanggan diwajibkan mengirim fotokopi bukti identitas yang disertakan dalam registrasi. Pengirimannya bisa diserahkan langsung ke gerai operator, atau dikirim melalui PT. Pos, ke alamat yang ditetapkan setiap operator.

Pemerintah memberi batas waktu sampai 28 April 2006 untuk melakukan registrasi. Jika tidak, nomor akan mati alias tidak bisa dipakai lagi. Sementara untuk validasi bukti identitas, operator diberi kesempatan untuk melakukannya secara terus-menerus, tidak terbatas sampai 28 April 2006 saja.

Kurang Efektif

Dalam perjalanannya, proses registrasi tersebut ternyata kurang efektif. Penipuan dengan mengandalkan telepon seluler misalnya, tetap terjadi. Harapan perbaikan sempat membumbung kala pemerintah menerapkan kewajiban registrasi kartu prabayar. Sayang, registrasi tersebut mudah dibohongi.

Registrasi SIM card sebenarnya sudah mengharuskan pengguna untuk menginput data-data pribadi semisal nama lengkap, tanggal lahir, serta alamat yang disesuaikan dengan KTP. Harapannya jika ada tindak kejahatan melalui nomor ponsel, penyelidikan pihak berwajib lebih mudah dijalankan. Sebab tiap nomor sudah ada keterangan siapa penggunanya.

Namun sayang, harapan tinggal harapan, registrasi yang dikirimkan ke nomor 4444 tersebut akhirnya hanya sebatas formalitas. Pengguna dapat dengan mudah memasukkan informasi palsu (bodong) ketika melakukan registrasi.

Fenomena di atas pun diakui Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo yang menjabat ketika itu, Gatot S. Dewa Broto. "Kami akui jika registrasi kartu prabayar masih bisa dibohongi dengan mengirimkan data-data bodong," tukasnya.

"Akibatnya ya seperti bisa dilihat, banyak penipuan yang memanfaatkan celah tersebut," imbuhnya saat wawancara beberapa tahun yang lalu.

Ironisnya, masih kata Gatot, hal ini bak menjadi fenomena sehari-hari ketika ada seorang pelanggan ingin membeli kartu perdana seluler baru dan dibantu untuk mengisi registrasi palsu oleh penjualnya. "Semua pihak harus turut serta di sini, termasuk lapak-lapak penjual kartu seluler," lanjutnya.

Tidak efektifnya registrasi tersebut membuat Kominfo kembali putar otak. Sehingga akhirnya memberlakukan sistem baru registrasi pada tahun 2015, yang akan dibahas di artikel selanjutnya. (fyk/rns)
-

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed