"Dengan pernyataan efektif Perjanjian Kerjasama (PKS) pada hari ini, merupakan langkah awal dari milestone keseluruhan Palapa Ring Paket Timur ini. Kami harapkan semua selesai kuartal tiga 2018," ujar Direktur Utama PTT Leon M. Kakisina di Ruang Auditorium, Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (29/3/2017).
PTT sendiri mendapat pembiayan sindikasi sebesar Rp 4 triliun yang diberikan oleh BNI bersama bank sindikasi lainnya, yaitu Bank ICBC Indonesia, Bank Papua, Bank Malukumalut, dan Bank Sulselbar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Leon menuturkan Palapa Ring Paket Timur akan menjangkau 35 kabupaten atau kota di empat provinsi meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua dengan bentang panjang kabel 8.454 kilometer. Porsinya 50% kabel fiber optik laut, 45% kabel fiber optik darat, dan 5% adalah microwave.
"Tahap pertama kita memulai memesan material, baru ke pembangunannya, tapi yang paling utama pemesanan material. Material pemesanan ini dilakukan kuartal kedua tahun ini kita sudah mulai pemesanannya," ungkap Leon.
Untuk groundbreaking atau peresmian peletakan batu pertama untuk pembangunan Palapa Ring Paket Timur, ditargetkan direalisasikan sekitar bulan Juli atau Agustus 2017.
"Groundbreaking diharapkan dilakukan di Saumlaki nanti," tambah Leon.
Dengan demikian, keberadaan jaringan lewat Palapa Ring ini akan saling melengkapi dan menjadi tumpuan semua penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi di Indonesia. Jaringan ini juga akan terintegrasi dengan jaringan yang telah ada milik penyelenggara telekomunikasi.
Untuk diketahui, proyek Palapa Ring yang dibagi tiga, Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur ini dihadirkan untuk membangun infrastruktur broadband di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Secara keseluruhan, proyek nasional ini ditargetkan bisa dirasakan masyarakat pada 2019.
Proyek ini juga dibangun untuk infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-komersial demi pemerataan akses pitalebar (broadband) di Indonesia, tepatnya di 57 kabupaten yang tidak layak secara finansial tapi layak secara ekonomi.
Pembangunan Palapa Ring oleh Pemerintah ini dilakukan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) sesuai Perpres no. 38 Tahun 2015 dengan konsep BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). (rns/rns)











































