Rabu, 31 Ags 2016 13:50 WIB

Interkoneksi Jadi Catatan Khusus BPK untuk Lapor ke Presiden

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Achsanul Qosasi. Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Achsanul Qosasi. Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Adanya potensi kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah jika kebijakan interkoneksi jadi diberlakukan mulai 1 September 2016, menjadi catatan khusus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melapor ke Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, pro dan kontra tentang rencana penurunan biaya interkoneksi 26% untuk 18 skema panggilan telepon tetap dan seluler, dalam beberapa pekan terakhir ikut mengusik perhatian industri, tak terkecuali BPK.

Pasalnya, menurut Achsanul Qosasi, salah satu pimpinan di BPK, kebijakan interkoneksi yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ini dinilai bisa sangat membahayakan penerimaan negara dari sektor telekomunikasi, setidaknya dalam lima tahun ke depan.

Mulai dari potensi penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun. Semua itu merupakan potensi kerugian Telkomsel yang dimiliki Telkom Group sebagai BUMN telekomunikasi.

Sementara dari catatan BPK, Telkom Group hingga saat ini masih merupakan BUMN terbesar kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar kepada negara. Sumbangsih Telkom kepada pendapatan negara, disebut BPK, mencapai Rp 7 triliun setiap bulannya.

"Telkom Group memiliki market capitalization yang mencapai Rp 4.000 triliun, terbesar kedua setelah BRI. Karena Telkom merupakan salah satu blue chip yang dimiliki bangsa ini selain Pertamina, BRI, dan PLN, maka sudah menjadi tanggung jawab kami di BPK untuk menjaganya, terutama dari isu-isu negatif yang berpotensi merugikan negara," kata Achsanul saat ditemui detikINET di gedung BPK, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Jika penurunan biaya interkoneksi ini memberikan manfaat yang baik pada negara, menurut Achsanul, silakan saja untuk dijalankan. Namun jangan sampai turunnya biaya interkoneksi ini justru malah berpotensi menggerus penerimaan negara. Jika itu sampai terjadi maka bukan masyarakat dan negara yang mendapatkan manfaatnya.

"Jelas ini disampaikan Pak Presiden kepada kita. Kalau ada satu keputusan menteri terkait dengan BUMN atau kementrian lain, harus ditanyakan kepada kementrian lain kalau saya mengeluarkan begini kira-kira dampaknya apa," jelas Achsanul.

"Begitu juga dengan industri, begitu satu menteri melakukan policy tanya ke industri terkait apakah ada yang dirugikan. Kalau manfaatnya lebih banyak dari mudhoratnya, silakan jalankan. Tapi jangan sampai yang diisukan adalah turunnya tarif sementara penerimaan negara triliunan terabaikan.

"Kalau misalnya, kemampuan Telkomsel anak usaha Telkom berkurang, jadinya kan masyarakat juga yang akan dirugikan. Siapa lagi yang akan membangun di daerah pinggiran selain Telkomsel? Sedangkan operator yang lain tidak membangun," sesalnya.

Menkominfo Rudiantara dalam beberapa kesempatan selalu mengatakan, penurunan biaya ini dilakukan agar tarif off-net (lintas operator) bisa mendekati tarif on-net (satu jaringan operator). Harapannya, agar trafik panggilan lintas jaringan bisa tumbuh untuk semua operator.

Menkominfo Rudiantara dalam rapat di Komisi I DPR RI

"Justru dengan adanya penurunan biaya interkoneksi, masyarakat akan semakin banyak untuk melakukan panggilan telepon," terang Rudiantara di depan anggota Komisi I DPR RI, dalam rapat dengar pendapat, pekan lalu.

Namun pertumbuhan itu disangsikan bisa terjadi jika penurunan biaya interkoneksi itu tidak berdampak banyak terhadap tarif retail. Karena, komponen biaya interkoneksi itu hanya 15% dari total tarif retail, atau hanya 3,7% dari total komponen tarif seperti dikatakan Menkominfo di Komisi I DPR.

"Saya tidak dapat berandai-andai, tapi saya ingin lihat benar apa tidak penurunan ini arahnya adalah untuk betul-betul membantu rakyat. Tapi, seberapa besar sih turunnya? Karena bagaimanapun Telkom dan Telkomsel ini milik negara. Mereka membayar PNBP, deviden, bayar pajak," terang Achsanul.

BPK sendiri, menurut pengakuan Achsanul, selalu memeriksa laporan keuangan Telkomsel dan Telkom Group setiap tahunnya. Jika mereka saat ini bisa menguasai pangsa pasar terbesar di Indonesia, itu bukannya tanpa usaha dan pengorbanan besar dalam berinvestasi.

"Telkomsel itu rugi saat membangun infrastruktur. Walaupun hitungannya rugi, tapi ini bicara untuk 5-10 tahun ke depan. Investasi yang dilakukan benar-benar untuk menjalankan kepentingan negara dan rakyat, sesuai Nawa Cita. Buktinya, masyarakat di desa sudah bisa menikmati internet gara-gara Telkomsel," paparnya.

Ia pun mempersilakan kepada operator telekomunikasi lainnya seperti Indosat Ooredoo, XL Axiata, Hutchison 3 Indonesia, dan Smartfren Telecom, untuk ikut membangun di daerah pedesaan dan pinggiran di luar Pulau Jawa, agar seluruh masyarakat bisa ikut terlayani.

"Ini kan masalah supply and demand terhadap services. Kalau punya services terbaik, demand pasti terbanyak. Siapa yang bisa memberikan supply yang terkuat, dialah yang menang. Hukum bisnis seperti itu. Karena Telkomsel sudah membangun seluruh jaringan duluan, wajar kalau menikmati keuntungan," kata Achsanul.

"Jadi kalau XL, Indosat, dan yang lainnya mau untung juga, ya ikutan investasi saja. Toh, nggak ada yang melarang bangun jaringan ke daerah. Tapi yang sudah invest duluan, jangan disalahkan kalau dia lebih unggul. Jangan yang sudah untung karena hasil jerih payahnya, masih diminta bagiannya tanpa mau bangun. Tidak begitu caranya. Negara tidak memfasilitasi persaingan bisnis, hanya memfasilitasi kekurangan terhadap pelayanan warga yang membutuhkan," lebih lanjut ia menegaskan.

Sembari menunggu kebijakan baru interkoneksi ini dilaksanakan, BPK mengaku akan terus mengawasi. Meskipun diakui Achsanul pihaknya tidak akan mengintervensi, namun setiap gerak-gerik pelaksanaan negara yang mencurigakan -- apalagi sampai merugikan penerimaan negara, wajib untuk diberi peringatan dan diluruskan.

"Tinggal kita lihat saja tahun depan, apa ada penurunan di pendapatan interkoneksi dan turunnya berapa persen, dan apakah ada pihak yang diuntungkan. Berapa besar penurunan di masyarakat dan kenaikan di pihak swasta berapa besar. Jangan sampai ada pihak lain yang tidak ada kaitannya dengan keuangan negara memanfaatkan policy negara ini untuk mengecilkan badan usaha milik negara," tegas Achsanul.

"Jadi, cobalah dipikirkan, saya tidak dapat mengatakan ini benar atau salah. Yang bisa mengatakan ini benar atau salah, bermanfaat atau tidak, adalah ketika saya melakukan pemeriksaan tahun depan. Kami periksa setelah semester kedua tahun 2017. Saya akan sampaikan ke presiden dan ke parlemen. Biar nanti parlemen yang lakukan pengawasan, jalurnya seperti itu," lanjutnya.

"Saya tidak mau ngomong prematur. Saya hanya buktikan nanti, karena BPK itu selalu after the fact. Saya hanya menyampaikan, bahwa ini risiko-risikonya. Tapi faktanya adalah tahun depan. Kalau misalnya penerimaan Telkomsel turun gara-gara keputusan menteri, maka hal tersebut akan jadi catatan khusus oleh BPK," pungkas Achsanul.



(rou/fyk)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed