Rabu, 31 Agu 2016 09:12 WIB

Interkoneksi Harusnya Tak Jadi Polemik, Jika..

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: Bartanius Dony A/detikcom Foto: Bartanius Dony A/detikcom
Jakarta - Revisi biaya interkoneksi seharusnya tidak dijadikan polemik. Perbedaan antara operator akan selalu ada, dan dinilai wajar, dan hal ini harusnya mampu dijembatani oleh pemerintah.

"Perbedaan itu selalu ada, wajar. Karena setiap operator punya kepentingan masing-masing dan tujuan masing-masing," kata Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Kristiono di Jakarta, Rabu (31/8/2016).

"Revisi kan memang dilakukan setiap tiga tahun sekali karena ingin menyesuaikan dengan luasnya cakupan, kebijakan pemerintah yang punya arah tertentu, sehingga dilakukan penyesuaian," ujarnya lebih lanjut.

Kristiono pun berpendapat, sebetulnya data yang diperlukan untuk revisi interkoneksi sudah jelas."Nah, pemerintah ini kan harusnya menjadi jembatan masing-masing operator dan disepakati yang menguntungkan semuanya," tegasnya.

Sedangkan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis Wisnu Adhi Wuryanto menuding, revisi biaya interkoneksi menguntungkan operator yang mayoritas sahamnya dikuasai asing dan malas membangun jaringan hingga ke pelosok.

"Operator Merah Putih seperti Telkom Group dirugikan dua kali. Pertama, kelebihan bayar. Kedua, kurang dibayar. Ini Menkominfo Rudiantara bikin gaduh saja, tak sesuai dengan Nawa Cita dari Presiden Jokowi. Kalau ditetapkan biaya interkoneksi baru, kami akan lapor ke BPK dan KPK," ancamnya.

Salah satu pimpinan di BPK RI Achsanul Qosasi mengaku telah memantau proses penetapan revisi biaya interkoneksi karena ada potensi kerugian besar untuk keuangan negara.

Dari informasi beredar, jika biaya interkoneksi ditetapkan turun 26% secara rata-rata untuk 18 skenario panggilan, Telkom Group sebagai badan usaha milik negara, berpotensi mengalami kerugian yang cukup besar dalan lima tahun ke depan.

Potensi kerugian mulai dari penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun.

Namun, jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan per 1 September 2016 nanti, BPK mengaku tak akan mengintervensi, namun akan tetap mengawasi.

Masih Menunggu

Sebelumnya, industri telekomunikasi tengah menunggu keputusan strategis yang akan diambil Menkominfo terkait penetapan biaya interkoneksi pasca keluarnya Surat Edaran No. 1153/M.KOMINFO/PI.0204/08/2016 yang ditandatangani Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Geryantika Kurnia tentang biaya interkoneksi.



Rencananya, keputusan akan diambil usai Rudiantara mengumpulkan semua petinggi operator pada Senin (29/8/2016) dan berikutnya melakukan Rapat Kerja dengan Komisi I DPR pada Selasa (30/8/2016). Namun, RDP dengan Komisi I gagal dilaksanakan sesuai jadwal karena adanya paripurna.

"Batal rapatnya karena jam 13.00 siang ini kita ada paripurna. Jadi dengan Menkominfo (rapat) tertunda," ungkap Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almayshari di Jakarta, Selasa (30/8/2016).

Ditegaskannya, penundaan rapat tersebut akan berimbas juga kepada penetapan biaya interkoneksi sesuai dengan salah satu kesimpulan pertemuan pada 24 Agustus 2016 dimana salah satunya meminta pengambilan keputusan penetapan sebelum digelar rapat kembali antara Menkominfo dan Komisi I.

"Rapat lagi menunggu jadwal Pak Menteri pulang dari luar negeri. Kita tetap minta tunda implementasi (revisi interkoneksi) sampai RDP selanjutnya," pungkasnya.

Di lain pihak, Menkominfo Rudiantara kembali diingatkan untuk tidak memaksakan menetapkan revisi biaya interkoneksi per 1 September 2016 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) karena bisa melanggar etika politik.

"Secara etika politik jika Rudiantara tetap keluarkan PM, itu namanya tak menghormati kesepakatan dengan Komisi I DPR sesuai kesimpulan rapat yang mereka gelar pada 24 Agustus lalu yakni menunda adanya penetapan setelah rapat digelar kembali. Rapat dengan Komisi I kan ditunda, ya tunggu dululah," saran Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala.

Diharapkannya, Menkominfo mau terbuka dan bisa berpikir jernih dalam melihat isu biaya interkoneksi setelah Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis (FSP BUMN Strategis) menurunkan massa berdemonstrasi pada Selasa (30/8/2016).



"Itu jangan dilihat sebagai suara karyawan Telkom saja, itu suara Merah Putih. Di Federasi itu ada karyawan PLN, Pertamina, dan lainnya. Bukankah suara rakyat, suara Tuhan. Anda melawan suara rakyat, kualat nanti," tegasnya.

Ditambahkannya, penetapan revisi biaya interkoneksi adalah domain kebijakan dari seorang Menkominfo, sehingga tanggung jawab ada di pundak Chief RA.

"Saya baca di media kemarin mau dilempar ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk umumkan. Lha, Ketua BRTI saja belum ada karena Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika (PPI), masih Pelaksana Tugas (Plt). Ini bagaimana tata cara beracara di Kominfo kalau sudah tak sesuai aturan main semua," tukasnya.

Sekadar informasi, Ketua BRTI biasanya dijabat oleh seorang Dirjen PPI. Hingga saat ini lelang jabatan Dirjen PPI belum menghasilkan pejabat definitif.

(rou/ash)
-
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed