BERITA TERBARU
Selasa, 30 Ags 2016 18:57 WIB

Ribut-ribut Interkoneksi Ikut Usik Perhatian BPK

Achmad Rouzni Noor II - detikInet
Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II Foto: detikINET/Achmad Rouzni Noor II
Jakarta - Kegaduhan yang disebabkan rencana penurunan biaya interkoneksi 26% untuk panggilan telepon lintas operator per 1 September 2016, ternyata ikut mengusik perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Achsanul Qosasi, salah satu pimpinan di BPK RI, bahkan mengaku terkejut dengan keluarnya kebijakan itu. Pasalnya, kata dia, ada potensi kerugian besar untuk keuangan negara.

"Saya terus memantau kasus ini lewat pemberitaan dan dari teman-teman di Komisi I DPR. Terus terang, saya lumayan kaget," ujarnya kepada detikINET di gedung BPK, Jakarta, Selasa (30/8/2016).

BPK kaget karena Telkom Group sebagai badan usaha milik negara, berpotensi mengalami kerugian yang cukup telak dalam lima tahun ke depan jika kebijakan ini dijalankan.

Mulai dari penurunan pendapatan hingga Rp 100 triliun, setoran dividen dan pajak ke pemerintah berkurang Rp 43 triliun, hingga investasi belanja modal di daerah rural berkurang Rp 12 triliun.

"Saya lumayan kaget karena hitungan saya selama ini, penerimaan terbesar Telkom itu dari Telkomsel. Dan saya lihat, interkoneksi menjadi salah satu struktur pendapatan Telkomsel selain dari pulsa," ujarnya lebih lanjut.

Polemik soal penurunan biaya interkoneksi ini mulai ramai diperdebatkan sejak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan Surat Edaran pada awal Agustus 2016 lalu.

Menteri Kominfo Rudiantara berpendapat, penurunan biaya ini dilakukan agar tarif off-net (lintas operator) bisa mendekati tarif on-net (satu jaringan operator). Harapannya, agar trafik panggilan lintas jaringan bisa tumbuh untuk semua operator.

Namun pertumbuhan itu disangsikan bisa terjadi jika penurunan biaya interkoneksi itu tidak berdampak banyak terhadap tarif retail. Karena, komponen biaya interkoneksi itu hanya 15% dari total tarif retail, atau hanya 3,7% dari total komponen tarif seperti diakui Menkominfo.

"Saya tidak dapat berandai-andai, tapi saya ingin lihat benar apa tidak penurunan ini arahnya adalah untuk betul-betul membantu rakyat. Tapi, seberapa besar sih turunnya?" kata Achsanul.

Jika kebijakan ini benar-benar diimplementasikan per 1 September 2016 nanti, BPK mengaku tak akan mengintervensi, namun akan tetap mengawasi.

"Saya simple saja, tahun depan kalau misalnya Peraturan Menteri ini dijalankan, saya akan melihat penerimaan Telkomsel ini turun atau tidak. Kalau sampai penerimaan dari Telkomsel turun karena Keputusan Menteri, kita akan periksa tahun depan," ucap Achsanul.

"Kalau penerimaan turun kemudian kita lihat dari struktur penurunannya, karena interkoneksi ini akan termasuk arahnya merugikan keuangan negara. Bagaimanapun, Telkomsel ini milik perusahaan negara, mereka bayar PNBP, deviden, bayar pajak," tegasnya.

(rou/ash)
Load Komentar ...

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
Hubungi: sales[at]detik.com
News Feed
  • Lebaran, Trafik Data XL Tembus 218%

    Lebaran, Trafik Data XL Tembus 218%

    Rabu, 28 Jun 2017 18:33 WIB
    Layanan data menjadi pilihan berkomunikasi. Sesuai dengan yang telah diprediksi, XL Axiata melaporkan adanya kenaikan trafik layanan data pada hari Lebaran.
  • photo Meme Lucu Curhatan Saat Lebaran FotoINET

    Meme Lucu Curhatan Saat Lebaran

    Senin, 26 Jun 2017 00:19 WIB
    Lebaran telah tiba. Sekadar hiburan, berbagai meme lucu dari netizen seputar lebaran ini kiranya bisa menjadi hiburan. Selamat Idul Fitri 1438 H!
  • Menkominfo Pantau Serangan Mirip WannaCry

    Menkominfo Pantau Serangan Mirip WannaCry

    Rabu, 28 Jun 2017 17:52 WIB
    Menkominfo Rudiantara berserta jajarannya terus memantau kejadian serangan Petya, ransomware mirip WannaCry yang sedang beraksi di berbagai negara.