Sewa Jaringan Palapa Ring: Lebih Murah dan Bisa Gratis!

Jakarta - Harga sewa backbone serat optik dari Palapa Ring dipastikan bakal lebih murah dari harga pasar. Hal ini untuk menjamin ketersediaan bandwidth yang merata dan memangkas disparitas harga di seluruh Indonesia.

Demikian ditegaskan oleh Direktur Utama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) Anang Latif saat ikut ditemui detikINET usai pemberian kredit untuk Palapa Ring Barat di Plaza Mandiri, Jakarta.

"Kita jamin untuk di bagian barat dan tengah harga sewa bisa lebih murah 50% dari sewa ke penyedia backbone biasa. Sementara untuk kawasan timur Indonesia, bisa saja malah kita gratiskan. Soalnya Palapa Ring itu tujuannya memang untuk bandwidth murah dan memangkas disparitas harga antara Indonesia bagian barat dan timur," jelasnya.

Anang juga mengatakan, hingga saat ini belum ada Penyedia Jasa Internet (ISP/PJI) yang datang ke BP3TI menyatakan minatnya untuk menyewa backbone dari Badan Usaha Pelaksana (BUP) Palapa Ring.

"Belum ada yang datang ke BP3TI karena kami memang tengah hitung harga sewa. Ini kan BUP baru Palapa Ring Barat yang akan mulai bangun," katanya.

Presiden Direktur Palapa Ring Barat Syarif Lumintarjo mengakui, pihaknya hanya fokus membangun infrastruktur backbone. Sementara untuk penyewaan ditetapkan BP3TI.

"Aturan mainnya seperti itu. Kami fokus sebagai penyelenggara saja. Tetapi ini memang tujuannya agar bandwidth murah," katanya di sela kesempatan yang sama dengan penandatanganan bersama Bank Mandiri.

Menurut Syarif, jika bandwidth murah dan masuk ke pelosok akan terjadi transformasi digital di sisi leadership, cara mendapatkan pengalaman atau informasi, dan mengubah model bisnis.

"Harapannya dengan bandwidth murah itu akan muncul pengusaha baru berbasis teknologi. Istilah kerennya, technoprenuer," tutupnya.

Seperti diketahui, Proyek Palapa Ring merupakan proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pertama dalam sektor telekomunikasi dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana availability payment berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Skema avalability payment (AP) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.08/2015 merupakan pembayaran secara berkala selama masa konsesi berdasarkan pada ketersediaan layanan infrastruktur yang telah dibangun oleh badan usaha.

Komponen biaya yang dapat dibayarkan oleh AP adalah biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan wajar yang diinginkan oleh badan usaha. Dengan skema ini risiko permintaan (demand risk) dari tersedianya layanan infrastruktur akan ditanggung sepenuhnya oleh PJPK yaitu Kominfo.

Dengan diambilnya resiko tersebut, badan usaha mendapat pengembalian investasi mereka jika dapat mencapai kriteria layanan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerjasama.

Misalnya, pada Proyek Palapa Ring Paket Barat total AP mencapai sekitar Rp 3,5 triliun yang akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Indonesia sendiri memang tengah giat menggenjot kehadiran pengusaha kreatif dimana menurut catatan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) ada sekitar 11 juta pengusaha kreatif yang berkarya saat ini. (rou/ash)