.webp)
Permintaan itu disampaikan mantan anggota komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Kamilov Sagala yang sekarang menjabat Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI).
"Saya paham kalau Palapa Ring itu adalah kebutuhan nasional, tetapi ada yang aneh di proses dan hasil lelang. Biar tak ada gosip jalanan, saya sarankan KPPU turun melihat proses dan hasil dari tender Palapa Ring paket timur," tegas Kamilov di Jakarta, Selasa (19/7/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Konsorsium itu isinya Indosat dan XL Axiata. Keduanya bukan pemain ecek-ecek. Masa gugur karena syarat administrasi? Sangat jelas syarat untuk ikut lelang sudah terang benderang ditentukan," kata Kamilov heran.
"Jadi patut untuk ditelisik ada apa gerangan, dari kedua belah pihak baik dari peserta lelang maupun panitia lelang. KPPU dapat melakukan investigasi karena ada dugaan persekongkolan dalam proses lelang tersebut," sarannya lebih lanjut.
Menurutnya, proses beauty contest memang banyak memunculkan penilaian subyektif. "Tetapi ini kan belum dinilai sudah kalah karena syarat adminsitrasi. Pertanyaanya ini kalah atau mengalah? Menkominfo Rudiantara harus menjelaskan ini ke publik," tegasnya.
Ia pun berpendapat, jika melihat rekam jejak dari Indosat dan XL dalam mengikuti tender yang dilakukan pemerintah, pada 2007 keduanya juga pernah mengundurkan diri dalam lelang Proyek Desa Berdering.
"Kalau waktu itu alasan keduanya karena keuangan. Nah, kalau sekarang alasannya apa? Jangan-jangan mengulang lagu lama kaset kusut saja ini," sungut Kamilov.
Lebih lanjut dikatakannya, tak transparannya proses lelang Palapa Ring menambah daftar tanda tanya dari sejumlah langkah yang ditempuh Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini.
"Hanya dalam hitungan bulan kita dipertontonkan isu revisi aturan penyelenggaraan telekomunikasi dan frekuensi yang cacat moral. Sekarang ada lagi lelang triliunan rupiah yang mengundang tanda tanya," sesalnya.
Mantan anggota komite BRTI lainnya, Muhammad Ridwan Effendi, yang kini menjabat Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung, juga ikut mengkritisi kegagalan konsorsium Indosat-XL.
"Dulu di 2007 mundur, sekarang mereka juga gagal di tender Palapa Ring Paket Timur karena alasan administrasi. Kelihatan sekali nggak niatnya konsorsium Indosat-XL," sungut Ridwan.
Seperti diketahui, Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring Paket Timur telah mengumumkan Konsorsium Moratelindo-IBS-Smart Telecom sebagai pememang dari tender tersebut.
Konsorsium yang anggotanya terafiliasi dengan Grup Sinar Mas ini berhasil mengalahkan Konsorsium XL-Indosat-Alita dengan nilai 85,98 dengan finansial total pengajuan Rp 14 triliun.
Paket timur dari proyek Palapa Ring sempat diubah skema kerjasama dan variabel perhitungan investasi oleh pemerintah karena faktor geografis di Papua lebih sulit dan kompleks.
Perubahan itu menjadikan hanya dua peserta lolos prakualifikasi yakni Konsorsium Moratelindo-IBS-Smart Telecom dan Konsorsium Indosat-XL-Alita yang memasukkan proposal, sedangkan Telkom walau lolos tahapan prakualifikasi memilih fokus mengembangkan sendiri infrastruktur serat optiknya di Indonesia bagian timur.
Paket Timur yang menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua (sampai dengan pedalaman Papua) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 kilometer. Paket timur membutuhkan dana paling besar dibandingkan paket Barat dan Timur, Paket tengah yang 80% dananya butuh sekitar Rp 790 miliar.
Sementara paket timur kabarnya butuh belanja modal Rp 5 triliun dengan perhitungan skema availability payment dalam kurun waktu 15 tahun valuasi proyek ini bisa mencapai Rp 14 triliun. Pembangunaan kabel optik banyak di laut yakni 80% dan darat 20%. (rou/ash)
