Penguasa Indosat Minta Pemerintah RI Turunkan Pajak

Doha, Qatar -

Meski memiliki pangsa pasar yang luas, perkembangan dunia telekomunikasi di Indonesia dinilai masih kalah dibandingkan sejumlah negara di Asia. Menurut Ooredoo Group -- pemilik saham mayoritas Indosat -- pemerintah seharusnya lebih berperan aktif.

"Menurut saya seharusnya pemerintah Indonesia lebih mendorong perkembangan dunia telekomunikasi. Salah satunya dengan menurunkan pajak handset dan juga pengurangan fee kepada perusahaan telekomunikasi," ujar CEO Ooredoo Group Nasser Marafih dalam wawancara dengan wartawan dari Indonesia di kantor Ooredoo Group, Doha, Qatar, Rabu (28/10/2015).

Nasser mengatakan, di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum bisa mengakses layanan 3G, alih-alih 4G yang akan diluncurkan di akhir tahun ini. Hal itu disebabkan karena terbatasnya ponsel yang mereka miliki.

"Ini hubungannya dengan kemampuan daya beli. Jaringan ada. Tetapi layanan tidak bisa dimaksimalkan," kata Nasser.

Nasser membandingkan pajak untuk telekomunikasi dengan pajak untuk tembakau yang mirip-mirip. Menurutnya seharusnya pajak untuk telekomunikasi lebih kecil.

"Sekarang ini kebutuhan untuk akses ke internet dan mendapatkan informasi sudah menjadi semacam hak asasi," ujar Nasser.

Nasser lantas membandingkan Indonesia dengan Qatar dalam hal perkembangan dunia telekomunikasi. Di Qatar yang sudah menerapkan layanan 4G sejak tiga tahun lalu, kata Nasser, pemerintah mendukung dunia usaha sepenuhnya.

"Pemerintah Qatar menyediakan spektrum dan berinvestasi banyak di sektor ini, karena memang itu yang dibutuhkan. Lalu China, Korea, Jepang sudah meluncurkan 4G sedangkan Indonesia belum. Itu sepertinya yang perlu dipikirkan oleh pemerintah Indonesia," kata Nasser.

(fjp/rou)