7 Kota Jadi Pilot Project Indonesia Broadband Plan

Jakarta - Dewan TIK Nasional (Detiknas) mulai melakukan tugasnya mengawal implementasi pembangunan akses internet pita lebar dalam program Indonesia Broadband Plan dengan memilih tujuh kota/kabupaten sebagai pilot project.

Ketujuh kota/kabupaten yang terpilih untuk proyek awal yang diberi nama 'Meaningful Broadband Kabupaten Initative' ini adalah Kota Banda Aceh, Kota Parepare, Kabupaten Sragen, Kota Singkawang, Kota Ambon, Kota Mataram, dan Kota Bandung.

"Jika pilot project ini sukses, ketujuh kota/kabupaten ini tak cuma jadi role model bagi kota lainnya di Indonesia, tapi juga akan ditiru oleh negara-negara lain," kata Ketua Tim Pelaksana Detiknas Ilham Habibie tadi malam di Wisma Bakrie 2, Rabu (8/7/2015).

Ia berharap, ketujuh kota/kabupaten ini bisa menjadi model pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi khususnya internet, untuk meningkatkan layanan publik, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

"Setelah tujuh kota ini, kami juga sudah mulai mempersiapkan tujuh kota lagi. Jadinya ada 14 kota. Kemudian ditambah 43 kota lagi menjadi 57 kota/kabupaten," paparnya saat berbincang dengan detikINET di sela acara.

Kendala Persepsi

Di dalam Rencana Pitalebar Indonesia ini memuat lima prioritas pembangunan yaitu e-pemerintah, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik, dan e-pengadaan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2014.

Prasarana infrastruktur pita lebar diharapkan dapat menjangkau 49% rumah tangga dan 6% populasi serta akses bergerak ke 52% populasi. Total anggaran yang dibutuhkan untuk program tersebut mencapai Rp 278 triliun.

Ilham bercerita, saat memulai pilot project tahun ini, ia sudah menemukan sejumlah kendala di awal. Salah satunya adalah masalah pemahaman yang berbeda antar pimpinan daerah.

"Persepsi tiap kepala daerah berbeda-beda soal e-government. Ini yang harus kita luruskan dulu sejak awal. Memang tak bisa dipungkiri ada beda pemahaman karena pengetahuan dan pendidikan mereka berbeda-beda," tutur putra dari mantan Presiden BJ Habibie ini.

Jika persepsi dari para pemimpin daerah itu sudah sama, maka pekerjaan selanjutnya akan lebih mudah. Sebab menurutnya, visi dalam membangun dan memanfaatkan pitalebar itu harus top-down, dari atas ke bawah.

"Peran pemerintah sangat dominan disini, kita akan bantu supaya cepat diaplikasikan dan tepat sasaran," ujarnya. "Sangat penting juga untuk meningkatkan pengetahuan teknis agar sumber daya manusianya bisa lebih siap bersaing," kata Ketua Perhimpunan Alumni Jerman tersebut menambahkan.

Ilham mengatakan pemerintah sebagai penyedia infrastruktur perlu dikawal agar tepat sasaran sebab sektor teknologi informasi meski memudahkan pekerjaan namun memiliki risiko tersendiri.

Menurut dia, keamanan data cyber juga perlu menjadi perhatian jika pita lebar telah berhasil diaplikasikan. "Data pemerintah perlu dijaga, server milik pemerintah juga tidak boleh sama dengan publik karena rawan diretas," pungkasnya.



(rou/rou)