Internet akan Ditata dari Desa Hingga ke Kota

Jakarta - Infrastruktur internet di Indonesia terus menjadi perhatian pemerintah. Menkominfo Rudiantara menjelaskan, Broadband Plan akan digagas dari jangka waktu 2014-2019.

Program ini merupakan salah satu cara meratakan infrastruktur internet di Indonesia mulai dari desa hingga ke perkotaan. Namun memang disesuaikan dengan karakteristik daerah Indonesia yang beragam.

"Biar bagaimanapun tidak bisa disamakan antara desa dan kota. Kalau di kota, beberapa homepass dan gedung perkantoran harus dilewati kecepatan internet 100 Mbps," ujar Rudiantara, saat berkunjung ke kantor Detikcom.

Tugas besar yang diemban oleh Kementerian Kominfo ini sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Broadband Plan ini perlu mendapatkan perhatian untuk menyokong program pemerintah lainnya seperti e-Government atau e-Health.

"Kalau ditanya berapa biaya yang dibutuhkan, kira-kira Rp 278 triliun dan mulai kita jalankan pada kuartal pertama tahun 2015," sebutnya lagi.

Untuk infrastrukturnya, Kominfo tentu tidak akan berjalan sendiri. Karena rencananya akan digandeng pula pihak ketiga seperti operator.

"Operator termasuk di antaranya, tapi itu perlu intesif. Harus fair dong, tidak bisa para penyelenggara bangun kalau tidak ada intensifnya. Ini situasinya memang tidak mudah," urainya.

"Terlalu banyak insentif nanti dikira pro asing, karena penyelenggara jaringan dan seluler banyak asing makanya kalau kita punya affirmative action kenapa tidak kita berikan saja pada Telkom sebagai operator milik Indonesia," wantinya.

Dia menambahkan, masalah governance harus jalan, tapi bila affirmative action kenapa tidak affirmative action itu dibutuhkan demi kepentingan lebih besar, atas nama negara jalan lebih baik memang dijalankan saja.

"Saya juga mulai bicara dengan beberapa menteri mengenai affirmative action dan broadband plan. Saya kerjakan dulu PR bersama teman-teman operator baginya gimana siapa, dan enaknya bisa diatur tidak harus sebagian lewat operator sebagian lewat APBN," urai menteri yang kerap disapa Chief RA ini.

Bila tidak harus lewat APBN, pria yang sudah lama di industri telekomunikasi itu memastikan adanya PPP (public private partnership). Dengan skema tiga tahun pertama lewat operator karena mereka lebih cepat, dan sisanya baru dikerjakan oleh pemerintah.

(tyo/ash)