Komunitas ICT Sambut Calon Menkominfo Jokowi

Jakarta -

Siapa yang akan menjadi calon Menkominfo berikutnya sudah mulai menemukan titik terang. Dari sekian banyak nama yang sebelumnya beredar, kini hanya menyisakan tiga kandidat terkuat.

Dari informasi terpercaya yang diterima detikINET, nama tiga calon Menkominfo periode 2014-2019 adalah Gatot S Dewa Broto, Richardus Eko Indrajit, dan Rudiantara. Bahkan katanya, Jokowi dan Jusuf Kalla telah memilih satu pilihan terbaik.

Kabar ini ternyata cukup direspons positif oleh kalangan industri dan komunitas teknologi informasi komunikasi alias ICT. Harapan langsung membuncah mengingat ketiganya memang orang yang sangat mengerti kondisi ICT di Indonesia.

Doni Darwin, pendiri IndoTelko Forum, juga ikut menyambut baik mengerucutnya nama calon menteri bidang ICT ini. Menurutnya, ketiga kandidat yang namanya sudah dalam genggaman Jokowi ini merupakan sosok ideal meskipun tetap ada plus-minusnya.

"Siapapun yang dipilih tentu harus sejalan dengan program yang digagas presiden dan mampu mengkomunikasikannya ke semua pemangku kepentingan serta mengeksekusi secara tepat," paparnya kepada detikINET, Jumat (17/10/2014).

Dalam pengamatannya, Gatot selama ini dikenal sebagai birokrat yang mampu berkomunikasi dengan baik ke komunitas, industri, dan diterima baik kalangan internal pemerintahan. Sementara Eko memiliki pengalaman di birokrasi dan dikenal komunitas. Sedangkan Rudiantara sudah menjalani 'tour of duty' di industri energi, semen, dan telekomunikasi.

"Sekarang tinggal presiden terpilih menentukan pilihannya. Hal yang pasti, Menkominfo ke depan memiliki tugas lumayan berat yakni mewujudkan broadband economy yang ideal karena Indonesia sudah memiliki rencana pembangunan pita lebar lima tahun mendatang," katanya lebih lanjut.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Samuel A. Pangerapan berharap, orang yang akan mengisi posisi Menkominfo merupakan sosok yang mengerti dan mengenai industri telekomunikasi dan internet, sehingga regulasi yang dikeluarkan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kalau bisa jangan orang partai. Karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebaiknya menterinya dari kalangan profesional yang mengerti soal industri ini," ujarnya di suatu kesempatan.

Samuel memaparkan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi antara lain mengenai peningkatan pengguna internet yang diharapkan pada tahun 2019 bisa mencapai 80% dari total jumlah penduduk. Kemudian, masih adanya perbedaan harga penggunaan internet yang cukup tinggi atara wilayah barat dan timur Indonesia.

"Kalau di Jawa dengan Rp 300.000 sudah bisa dapat akses kecepatan 2 megabyte. Tetapi kalau di Indonesia Timur dengan kecepatan internet yang sama harus membayar Rp 6 juta. Ini kan harus dibenahi, internet harus murah. Makanya pemerintah perlu memiliki satelit yang bisa menjangkau daerah terpencil," katanya.

Pekerjaan rumah lainnya, lanjut dia, melakukan tata kelola yang baik untuk pembangunan jaringan internet. Selain itu juga perlu dipikirkan untuk membuat rancang bangun ketahanan internet dari serangan cyber dari luar.

"Yang tidak kalah penting digital broadcating juga harus diatur dengan baik agar persaingannya sehat," papar pria yang biasanya lebih akrab disapa dengan panggilan Sammy ini.

Menurut Sammy agar pekerjaan rumah itu bisa diselesaikan dengan baik, maka pemerintah harus mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam mengeluarkan regulasi. Pasalnya, industri internet merupakan industri multi stakeholder.

"Karena stakeholder-nya banyak di industri ini, maka regulasi yang diambil harus melibatkan banyak pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan," tegasnya.

APJII sendiri memprediksi sumbangan industri telekomunikasi ke produk domestik bruto (PDB) bisa mencapai 2,8% atau sekitar USD 26 miliar pada tahun 2016. Tahun ini industri telekomunikasi sudah menyumbang 1,3% dari PDB.

Menurut Sammy, dengan total pengguna internet saat ini yang sebesar 28% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 71,2 juta telah menyumbangkan 1,3% ke total PDB yang mencapai USD900 miliar.

Jumlah ini akan semakin besar jika target 50% penduduk Indonesia bisa menggunakan internet atau sekitar 120 juta jiwa bisa tercapai pada tahun 2016. "Kalau ini tercapai maka sumbangan industri internet ke PDB itu bisa 2,8% atau sekitar USD26 miliar. Tentu bukan angka yang kecil," jelas Semmy.

Menurut dia, dengan sumbangan yang begitu besar pemerintahan yang baru diharapakan mendukung pengembangan industri telekomunikasi dan internet di tanah air. Selain bisa memajukan bangsa, pengembangan industri ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun non pajak.

"Industri internet sudah menyumbang ke pendapatan negara yang cukup besar setiap tahunnya. Bahkan sumbangan ke PDB juga sangat tinggi," pungkasnya.

(rou/ash)