Geliat e-Money dan Kendalanya di Indonesia

Jakarta - Kemudahan akses telekomunikasi membuat layanan uang digital alias e-money punya prospek cerah di Indonesia. Namun sayangnya, belum semua lapisan masyarakat bisa ikut menikmatinya. Apa kendalanya?

Menurut catatan lembaga riset telematika Sharing Vision, 68% dari 246,9 juta penduduk Indonesia ternyata belum memiliki rekening bank. Sementara 80,4% penduduk berusia 15 tahun ke atas tidak memiliki akun sektor keuangan formal.

Disebutkan pula, Bank Indonesia pada tahun 2011 juga pernah merilis data, bahwa 52% dari rumah tangga di Indonesia belum memiliki simpanan di lembaga keuangan.

Di sisi lain, kondisi ini jelas telah menciptakan kesenjangan finansial yang sangat besar. Pasalnya, jumlah pengguna kartu kredit, internet banking, dan mobile banking di Indonesia pada tahun 2013 tumbuh pesat, masing-masing 14,67 juta pengguna, 5,7 juta, dan 16,5 juta

Jika dilihat dari pasokan perbankan, layanan e-money ini sudah disediakan oleh 36% bank di Indonesia. Sementara mobile banking 73%, kartu debit 95%, internet banking 82%, dan seterusnya.

"Akan tetapi, pertumbuhan pesat ini hanya terjadi di kota-kota besar saja. Indonesia perlu terobosan layanan perbankan ke masyarakat. Solusi yang paling tepat, ya branchless banking," kata Chairman Sharing Vision, Dimitri Mahayana, belum lama ini.

Apa itu Branchless Banking?

Branchless banking yang dimaksud adalah perluasan layanan bank, tapi tanpa bergantung pada keberadaan kantor cabang. Layanan ini mengandalkan jasa agen bank yang proaktif mendatangi nasabah, terutama di lokasi yang terisolir.

Nah, yang menjadi agen bank ini bisa siapa saja. Boleh juga pemuka warga setempat yang dipercaya. Nantinya, agen ini yang akan berkeliling untuk mewakili pihak bank dengan dipersenjatai sejumlah alat teknologi.

"Semua teknologi yang dibutuhkan untuk branchless banking sudah ada sejak 12 tahun lalu di Indonesia. Kita bisa memakai SMS, USSD, aplikasi lewat internet, sampai alat EDC," jelas Dimitri yang sehari-harinya juga mengajar sebagai dosen di ITB.

Di sisi lain, konsep branchless banking juga mengadopsi layanan telekomunikasi paling awam seperti SMS yang bisa dijalankan di feature phone maupun ponsel paling basic sekalipun. Sehingga, kendala jarak dan waktu bisa disiasati dengan implementasi teknologi informasi.

Lantas, kenapa branchless banking diperlukan? Dimitri menuturkan, masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan layanan perbankan, namun sayangnya tidak kebagian layanan karena tinggal di daerah terpencil.

"Contohnya banyak. Misalnya, guru di daerah terpencil, mereka pas mau ambil gaji ya harus ke kota. Naik perahu dulu pindah pulau, gajinya tidak seberapa tapi biaya perjalanan saja bisa habis Rp 100 ribu. Belum lagi risiko di jalan nanti bisa dirampok, akhirnya ajak teman. Jadinya keluar duit Rp 200 ribu," ucapnya, lirih.

Hal-hal seperti inilah yang membuat branchless banking dibutuhkan. Apalagi secara teknologi, Indonesia sebenarnya sudah sangat siap.

Indonesia Ketinggalan, Tapi Belum Terlambat

Ya, kalau berkaca pada negara lain, Indonesia memang ketinggalan. Di saat kita baru mau memulainya, negara lain sudah lebih dulu sukses. Sejumlah negara ketiga yang bisa dikatakan lebih miskin dari Indonesia saja terbukti sejak lama berhasil menerapkan branchless banking.

Sebut saja M-Pesa di Kenya, bKash di Bangladesh, Mobile Money dan BSP Rural di Papua New Guinea, dan tentu saja, Grameen Bank di Pakistan yang membuat Muhammad Yunus diganjar penghargaan nobel.

"Di Kenya, nilai transaksi hariannya sudah USD 50 juta atau sekitar Rp 575 miliar per hari dengan pendapatan tahunan 2013 sebesar Rp 2,83 triliun. Jumlah agennya sudah mencapai 65.547 orang, mayoritas transaksi dijalankan melalui SMS," tutur Dimitri.

Layanan hasil kerjasama operator seluler dan perbankan di Kenya--Safaricom dan Citibank, memungkinkan transfer dikirim via SMS lalu proses penarikan dilakukan agen dengan sistem jemput bola ke pelosok, sekalipun hanya menggunakan sepeda.

Masyarakat juga bisa menyetor tabungan ke agen tersebut, bahkan mereka tak perlu punya rekening perbankan, cukup mendaftar untuk memiliki user ID di M-Pesa. Dari akun inilah, seluruh proses transaksi dijalankan oleh kedua pihak.

Di Bangladesh, jumlah agen branchless banking mencapai 30.000 orang guna melayani 2,2 juta pengguna bKash. Dengan biaya USD 0,2 atau sekitar Rp 2.300, nasabah bisa transfer via SMS untuk kemudian ditindaklanjuti oleh agen ke lapangan.

"Kita bisa bercermin di Indonesia yang berpulau-pulau dan tersebar luas, tingkat kebutuhannya jauh lebih tinggi dari Bangladesh dan Pakistan. Tapi sayangnya belum ada yang mau berusaha serius memberikan revolusi layanan keuangan demi rakyat Indonesia," sesalnya.

Sudah Malas Duluan

Menurut Dimitri, segelintir UKM di Indonesia juga masih terkendala jarak dan waktu, sehingga mereka terpaksa menutup kiosnya saat akan setor atau tarik duit ke bank. Akibatnya, pendapatan mereka berhenti beberapa saat sehingga merugikan.

Secara makro, mengutip data Deputi Pembiayaan Kementerian KUKM, Meliadi Sembiring, baru 30% dari 56,54 juta Koperasi dan UKM di Indonesia yang sudah mengakses pembiayaan perbankan. Padahal, potensi pasar branchless banking-nya sampai 39,6 juta.

"Sejauh ini, bukan berarti perbankan Indonesia dan operator seluler cuek. Sudah ada upaya, namun kurang bersungguh-sungguh. Mayoritas paradigmanya menilai branchless banking sekedar perluasan channel, bukan sebagai sarana mensejahterakan rakyat," sesalnya.

Di sisi lain, ujar Dimitri, ada lima persoalan makro yang membuatnya belum berkembang. Pertama, regulasi yang spesifik memang belum ada, terutama dari Bank Indonesia. Kedua, sinergi perbankan dan operator seluler masih lemah, cenderung jalan masing-masing.

Ketiga, inisiatif dan insentif relatif masih kurang, malah cenderung asyik di zona nyaman masing-masing industri. Keempat, persepsi pelaku masih sempit. Dan terakhir, kualitas existing layanan belum optimal, sehingga layanan tidak booming.

"Contohnya kami pernah coba layanan sejenis dari operator seluler, dari daftar hingga punya akun branchless banking, itu perlu waktu sampai empat hari. Makanya orang malas duluan, padahal dari sisi teknologi kan tidak sulit," ucapnya.

Perlu Sinergi Industri dan Dukungan Regulasi

Supaya dapat memberikan layanan yang optimal, Dimitri berpendapat, antara industri perbankan dengan sektor telekomunikasi bisa saja membentuk perusahaan patungan untuk menyediakan layanan branchless banking ini.

"Semuanya saling membutuhkan, dan harus bersinergi untuk membentuk ekosistem. Branchless banking ini bukan saluran distribusi baru, tapi sebuah revolusi ekonomi untuk rakyat kecil," tegasnya.

Dikatakan oleh Dimitri, sejumlah bank telah melakukan program uji coba sistem branchless banking, termasuk bank pembangunan daerah, bank syariah, hingga perusahaan telekomunikasi. Namun, mereka masih menunggu regulasi dari Bank Indonesia.

"Ya, mungkin mereka masih takut. Apalagi kalau belum ada aturan main yang jelas, nanti bisa-bisa kena tuntut. Tidak ada yang mau masuk penjara. Tapi jika BI cepat merealisasikannya, dan ada sinergi dari semua pihak, branchless banking saya rasa bisa booming di Indonesia 2014 nanti," tandasnya.


(rou/tyo)