'Surati Kejagung, Pak Menteri Bukan Mau Intervensi'

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring mengirimkan surat kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait masalah penyalahgunaan frekuensi 3G Indosat dan Indosat Mega Media (IM2). Namun hingga kini, Kejagung masih terus menggulirkan kasus tersebut.

"Surat yang dikirimkan pak Menteri (Menkominfo-red) memang betul. Tapi perlu kami tegaskan, bahwa itu bukan surat intervensi ke pihak Kejagung, melainkan surat klarifikasi. Karena pada dasarnya, kami menghormati proses hukum yang berlangsung," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S Dewabroto, kepada detikINET, Senin (3/12/2012).

Ditambahkan olehnya, surat tersebut merupakan penjelasan mengenai hubungan kerja sama antara Indosat dan IM2 sesuai dengan undang-undang Telekomunikasi dan tidak ada ditenggarai ada aspek pelanggaran.

"Sekali lagi, ini bukan surat intervensi tapi klarifikasi dari kami sebagai bagian dari regulator. Karena bagi kami (kerjasama-red) bukan hal yang salah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, harus ada kepastian dari kasus ini," tambahnya.

Gatot juga menambahkan, sejatinya ada sekitar 200-an Internet Service Provider (ISP) yang mempunyai izin resmi, namun dikhawatirkan semuanya terkena imbas kasus IM2.

Seperti diketahui, Surat bernomor T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden Boediono, Menkopolhukam, Menko Perekonomian, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dalam surat tersebut, Tifatul menegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 terkait penyelanggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz tidak melanggar aturan.


(tyo/ash)