Berharap Tender 3G Tak Molor Lagi Setelah Lebaran

Jakarta - Dua blok 3G yang tersisa di frekuensi 2,1 GHz dijanjikan bakal diketahui siapa pemenangnya lewat seleksi beauty contest setelah Lebaran tahun ini. Namun jika kembali molor, Menkominfo Tifatul Sembiring bisa saja terkena sanksi.

Komisi I DPR RI berencana mengapungkan lagi rekomendasi penjatuhan sanksi kepada Menkominfo karena terus menunda tender di saat frekuensi 3G sudah sangat dibutuhkan karena okupansi jaringannya sudah 90%. Tercatat, sudah lebih dari lima kali tender ditunda.

"Sudah seharusnya tender 3G segera dijalankan pemerintah. Urusan pembersihan kanal kotor 11-12 seharusnya dipercepat dan tidak perlu ditunda lagi," ujar anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo, di gedung DPR, Jakarta.

Menkominfo Tifatul Sembiring dalam statement terakhirnya tentang 3G menyatakan akan memberikan dokumen seleksi pada akhir Agustus, kemudian membuka pendaftaran seleksinya pada September.

"Di bulan (September) itu juga bisa ketahuan pemenangnya. Kita memang nggak mau buru-buru mengejar Lebaran," kata Tifatul saat ditemui di rumah dinasnya di Jakarta, belum lama ini.

Setelah diketahui pemenang blok 11 dan 12, operator pemenang belum tentu menempati kedua blok yang diperebutkan.

"Tapi mereka nanti akan langsung diacak agar semua blok jadi berurutan, contigious tanpa terkecuali di blok berapapun. Mereka harus mau karena sudah tandatangan kesepakatan Desember 2011 lalu."

Seperti diketahui, frekuensi 3G yang berjumlah 12 blok dengan total 60 MHz saat ini digunakan oleh Hutchison CP Telecom/Tri di blok 1 dan 6, kemudian Axis Telecom Indonesia di blok 2 dan 3, Telkomsel di blok 4 dan 5, Indosat di blok 7 dan 8, dan XL Axiata di blok 9 dan 10.

Tifatul mengaku paham kenapa banyak pihak yang mendesak agar lelang dipercepat. Namun ia menegaskan, keputusan mutlak ada di tangan kementerian. "Ya mereka semua harus nurut dan mau menunggu," tegasnya.

Ia pun meminta agar industri memahami, lelang beberapa kali ditunda karena frekuensi yang tersedia masih kotor. Selain itu, Kementerian Kominfo juga masih menyusun administrasinya.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq juga sempat meminta kepada Kominfo agar segera mencarikan solusi terkait hambatan dalam tender ini. Termasuk pembersihan kanal yang masih interferensi dengan guardband milik Smartfren Telecom.

"Banyak pertimbangan yang dijalankan pemerintah, karena pemerintah masih mencari solusi yang terbaik dengan operator," kata Mahfudz usai memimpin rapat kerja dengan Menkominfo Tifatul Sembiring, beberapa waktu lalu.

Sementara anggota Komisi I lainnya, Tantowi Yahya menegaskan, pemerintah harus memberikan informasi yang update tentang apa saja kendala yang dihadapi agar segera
mencari solusi dalam tender 3G tersebut.

"Harus ada solusi dan ketegasan pemerintah karena ini menyangkut industri dan kepentingan rakyat," kata dia.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, tender 3G diperlukan kepastiannya segera karena menyangkut kesiapan sumberdaya operator untuk mewujudkan program pemerintah menuju masyarakat digital melalui infrastruktur broadband.

"Pemerintah tidak perlu ragu menggelar tender 3G karena akan membuat operator semakin efisien membangun jaringan akses broadband. Spektrum bukan barang tambang yang tidak renewable, bisa dikoreksi melalui bisnis model yang diperbaharui," ujarnya.

Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi juga menegaskan keterbatasan frekuensi menyebabkan kapasitas jaringan tidak mencukupi untuk berbagi pakai dengan operator lain. "Kami harap, mudah-mudahan kami dapat tambahan satu blok lagi," harapnya.

Bukan hanya operator saja yang mendesak segera digelarnya tender 3G untuk kanal 11 dan 12, konsumen juga menghendaki agar pemerintah tidak menunda lagi tender tersebut.

"Seharusnya pemerintah tidak menahan demi kepentingan konsumen. Tapi juga harus diaudit agar bisnis 3G lebih adil antar operator," kata Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) kepada para wartawan.


(rou/rou)