Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out

Jakarta - Sesama anggota Panja Pencurian Pulsa sempat berdebat soal rencana penghentian sementara seluruh layanan SMS premium. Perdebatan panjang pun membuat rapat terpaksa diskors 5 menit. Usai skors, Ketua Panja Tantowi Yahya tak lagi kembali hingga rapat berakhir.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pencurian Pulsa yang berlangsung hari ini, di Komisi DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2/2012), hampir semua anggota Panja menyatakan ketidakpuasannya terhadap Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

BRTI dinilai telah lalai dan gagal mengayomi industri telekomunikasi ini. Bahkan, regulator juga dianggap tak punya wibawa karena semua perintahnya tidak digubris oleh industri yang dinaunginya.

Mulai dari tidak lengkapnya laporan yang diminta BRTI kepada operator, hingga masih banyaknya bukti penawaran SMS premium yang dinilai Panja jadi sarana pencurian pulsa, lewat iklan di media elektronik maupun cetak.

"Bagaimana mungkin pencuri masih dibiarkan saja oleh BRTI berkeliaran menawarkan SMS premium lewat iklan. Seharusnya seluruh layanan yang berpotensi merugikan masyarakat dihentikan saja," ketus Mayasyak Johan, anggota Komisi I dalam rapat sore ini.

Pun demikian disuarakan oleh Zaki Iskandar dan Teguh Juwarno, anggota Komisi I lainnya. Mereka juga mendesak agar moratorium SMS premium ini diperpanjang hingga waktu yang tidak ditentukan.

"BRTI telah gagal meyakinkan kami. Jadi sebaiknya dihentikan saja seluruhnya sampai ada regulasi baru yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal," kata mereka.

Ketua Harian Panja Pencurian Pulsa, Tantowi Yahya menyebutkan, bahwa rapat kali ini tidak ada progress yang berarti dalam laporan yang disampaikan oleh BRTI.

"Rapat diakhiri dengan ketidakpuasan. Kami tidak mendapat jawaban yang baik dari BRTI. RDP ini sangat tidak memuaskan. Kami harap minggu depan sudah bisa mendapatkan jawaban yang lebih konkret," kata dia.

Dan akhirnya, rapat Panja pun akan ditutup dengan sejumlah kesimpulan, sebagai berikut:

1. Panja Pencurian Pulsa meminta kepada BRTI untuk tidak menggunakan lagi terminologi 'sedot pulsa' dan menggunakan 'pencurian pulsa'.

2. Panja Pencurian Pulsa minta BRTI segera menyerahkan daftar content provider (CP) yang diduga melakukan pencurian pulsa sebanyak 58 CP, dan CP-CP yang masih beroperasi paling lambat Jumat 3 Februari 2012.

3. Panja Pencurian Pulsa minta BRTI membuat keputusan penghentian total SMS premium dan pengiriman ke banyak tujuan (broadcast) sebelum adanya regulasi yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal.

Nah, saat membacakan putusan nomor 3 ini, Tantowi pun meminta agar simpulan ini didrop. "Tanpa dihentikan pun industri ini sudah kolaps dan hanya tersisa 5% saja," kata dia.

Sontak saja, permintaan Ketua Panja diinterupsi oleh para anggotanya. "Saya rasa ini harus dihentikan. Di sini harus ada konsistensi," kata Mayasyak.

"Ini harus dihentikan karena BRTI gagal meyakinkan pencurian tidak akan lagi terjadi," sahut Teguh Juwarno.

"Saya rasa rapat ini perlu diskors 5 menit untuk kami berunding. Silakan bagi yang mau solat," kata Tantowi.

Rapat pun diskors. Samar-samar terlihat dari balik ruangan di sebelah ruang sidang Komisi I, para anggota Panja tengah berunding serius. Entah apa yang dibicarakan.

Lima menit kemudian, rapat pun dilanjutkan. Anehnya, Tantowi tidak ikut melanjutkan rapat hingga selesai. Tak lagi nampak batang hidungnya. Rapat pun dilanjutkan di bawah arahan Wakil Ketua Panja Roy Suryo dan Helmi Fauzy.

Simpulan nomor 3 yang tadinya meminta agar BRTI membuat keputusan penghentian total SMS premium dan pengiriman ke banyak tujuan (broadcast), menjadi berubah. Direvisi. Sontak kejadian ini menimbulkan tanda tanya. Rumor pun merebak.

Dalam revisinya ditulis:

3. Panja Pencurian Pulsa minta agar BRTI melanjutkan kebijakan penghentian penawaran konten melalui sms broadcast/popscreen/voice broadcast sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian sebelum adanya regulasi yang memberikan kepastian dan jaminan hukum serta perlindungan publik secara optimal.

Saat dikonfirmasi usai acara, sejumlah anggota Panja mengeluarkan jawaban yang berbeda. "Tidak ada perubahan, tidak ada tarik ulur. Skors dilakukan karena kami tidak mungkin berdiskusi didepan mitra kerja," kata Mayasyak.

"Kami tidak mau bergeser dari ketentuan. SE 177 meminta demikian, kita ikuti saja itu," lanjut dia yang mendadak kalem.

Sementara anggota Panja lainnya, saat ditanyai tentang perubahan sikap tiba-tiba itu, meminta agar media mengartikan sendiri.

Isu yang beredar, Tantowi tidak berani menghentikan seluruh layanan SMS premium karena ada desakan dari asosiasi industri musik. Sebab, moratorium itu akan turut berimbas pada kolapsnya layanan nada dering ring back tone (RBT).

"Tidak-tidak, saya tidak walk-out. Tadi saya solat. Jadi dilanjutkan sama Helmi, dari pada nunggu kelamaan," kata Tantowi saat ditemui detikINET sesaat sebelum ia pergi meninggalkan gedung DPR di pelataran parkir.

"Tidak benar itu ada tarik ulur kepentingan. Juga tidak ada tekanan dari pihak luar. Industri ini kan sudah 90% kolaps, dan sudah sesuai denga Surat Edaran BRTI. Jadi dilanjutkan saja. Kita masih konsisten," kata Tantowi mengkonfirmasi.

(rou/rns)