Tak Jalankan Arahan Panja, BRTI Berkilah Tak Mau Overlap

Jakarta - Panja pencurian pulsa Komisi I DPR RI menilai Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) kurang serius menangani kasus pencurian pulsa. Lalu, apa tanggapan BRTI?

"Ada beberapa hal yang tidak menjadi kewenangan BRTI sehingga beberapa rekomendasi Panja belum dilakukan," ucap Nonot Harsono, Anggota BRTI ketika ditemui usai rapat dengan Panja Komisi I DPR.

Nonot menyatakan, BRTI tidak punya kewenangan untuk memaksa operator dalam beberapa rekomendasi. Misalnya meminta operator menyampaikan neraca laba rugi terkait pencurian pulsa.

"Jadi kami baru sebatas meneruskan surat rekomendasi itu kepada operator," tukasnya.

Nonot menyatakan jangan sampai kewenangan BRTI overlapping dengan institusi lainnya. Misalnya Bareskrim yang bertugas mengusut pencurian pulsa secara hukum.

Ia menambahkan beberapa kebijakan BRTI sejatinya sudah berjalan baik. Misalnya tingkat pengaduan masyarakat terkait SMS Premium menurun drastis seusai diedarkan surat tentang penghentian SMS broadcast oleh BRTI.

BRTI sendiri akan kembali rapat dengar Panja pada tanggal 18 Januari mendatang. Panja mendesak BRTI lebih serius melaksanakan butir rekomendasi yang sudah dikeluarkan sejak tanggal 11 Desember 2011.

(fyk/ash)