Ingin Maju, Stakeholder TI Harus Berkolaborasi

Jakarta - Pengembangan solusi teknologi informasi (TI) diyakini bisa menggerakkan perekonomian nasional. Namun untuk mencapai tujuan itu, dibutuhkan kolaborasi yang erat dari semua pemangku kepentingan (stakeholder), mulai dari perusahaan penyedia solusi, operator telekomunikasi, pengguna, hingga pemerintah.

"Pemanfaatan solusi TI di negara berkembang masih kecil utilisasinya dan kurang efisien. Ini membuat biaya kepemilikan menjadi tinggi," ujar Director South Pacific Regional CIO Office Huawei Neo Teck Guan di sela acara Indonesian Cloud Forum: Welcoming the Cloud Era, di Upperroom, Wisma Nusantara, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Menurutnya, kolaborasi tersebut bisa dilakukan dalam bentuk Joint Innovation Center (JIC) yang melibatkan operator, penyedia solusi, dan pelanggan. Operator mengambil peran mendalami kebutuhan pengguna, uji coba produk, dan optimalisasi saluran pemasaran.

Sementara penyedia solusi membagi pengalaman dan teknologi yang terjadi di pasar, menyediakan tenaga ahli untuk riset, peralatan, dan lainnya. "Di JIC itu digodok tentang platform dan semuanya. Setelah itu produk yang dihasilkan dilempar ke pasar," katanya.

Menurutnya, hasil dari kolaborasi ini adalah adanya inovasi baru baik dari sisi solusi, aplikasi, perangkat, dan model bisnis, serta menekan Total Cost Ownership (TCO). "Pelanggan pun akan puas, dari sisi operator terjadi penghematan sementara produk yang ditawarkan memiliki nilai tambah," jelasnya.

Masih menurutnya, konsep JIC ini bisa dijalankan di Indonesia mengingat pemerintah tengah mengembangkan enam koridor ekonomi di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali-NTT, dan Papua. "JIC bisa dibuat per koridor dan mendukung klaster ekonomi yang tengah dibangun. Ini akan menggerakkan perekonomian daerah," tuturnya.

Disarankannya, pemerintah pun bisa mengadopsi solusi TI yang menjadi tren di dunia saat ini yakni cloud computing yang memberikan dampak dalam berinteraksi dengan masyarakat, pelaku usaha, pegawai, dan antara instansi pemerintahan.

"Jika menerapkan solusi TI dengan tepat maka pemerintah bisa memberikan one stop service ke masyarakat, meningkatkan iklim usaha dan menarik investor asing untuk datang. Sementara dari sisi produksi pegawai bisa diefisiensikan dan fokus pada layanan yang bernilai tambah. Sedangkan antarinstansi terjadi kolaborasi yang bisa mengutilisasikan sumber daya yang dimiliki," pungkasnya.

(rou/ash)