'Segera Tetapkan Status RIM di Indonesia!'

Jakarta - Setelah sukses mendesak Research in Motion (RIM) agar menyensor akses pornografi di BlackBerry, kini giliran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang didesak oleh Komisi I DPR RI agar segera menetapkan status perusahaan asal Kanada itu dalam berbisnis di Indonesia.

"Kami menginginkan Kominfo duduk bersama dengan ahli-ahli telematika untuk menentukan status RIM dan layanan BlackBerry di hadapan pemerintah," tegas Tantowi Yahya, anggota Komisi I DPR RI, saat berbincang dengan detikINET, Kamis (20/1/2011).

"Setelah itu Kominfo duduk bersama dengan RIM terkait dengan kejelasan status tersebut. Baru setelah itu Komisi I akan duduk kembali dengan Kominfo. Selekas mungkin," lanjut pria yang kerap jadi master of ceremony untuk sejumlah acara berskala besar tersebut.

Tantowi menilai, ketidaktegasan pemerintah--dalam hal ini Kominfo--dalam menetapkan status RIM, justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia di kemudian hari. Sebab, ketidaktegasan status itu bisa dijadikan alasan oleh RIM--dan perusahaan sejenis lainnya--untuk berkelit jika terjerat permasalahan terkait aturan dan Undang-undang di Indonesia.

"Bagaimana kami bisa meminta mereka mematuhi Undang-undang jika Kominfo sendiri tak bisa memastikan RIM itu jenis barang apa, layanan apa. Apakah dia itu cuma penyedia handset, atau penyedia layanan, atau juga penyedia jaringan. Itu harus segera ditetapkan."

"BlackBerry ini unik karena dia sebenarnya bisa dua-duanya. Kami ingin Kominfo menentukan jenis izin yang diberikan kepada RIM. Kalau itu jelas, maka akan jelas pula semua tindakan yang akan dilakukan pemerintah," papar Tantowi.

Sejak menyelenggarakan BlackBerry di Indonesia pada akhir 2004 lalu, RIM dalam berbisnis selalu mendompleng mitra operatornya. Mulai dari infrastruktur jaringan lokal, pelayanan pelanggan, pemasaran produk layanan dan handset, hingga purna jual dan service center.

Memang saat itu, BlackBerry sepi peminat karena memang hanya membidik pasar korporat. Namun sejak RIM menyetujui permintaan operator untuk menggelar layanan ritel, baru kemudian BlackBerry tumbuh pesat. Dari yang tadinya tak sampai 10 ribu pelanggan hingga akhir 2007, kini pelanggannya hampir mencapai tiga juta lewat enam operator.

Nah, sejak itu pemerintah baru sadar kalau selama ini skema bisnis yang ditawarkan RIM ternyata sangat merugikan Indonesia. Mereka tak punya purna jual dan service center, bahkan tak punya kantor perwakilan bisnis di Indonesia. Pemerintah baru bersikap reaktif sejak banyak keluhan soal purna jual BlackBerry.

Maka, keluarlah ancaman pertama yang disuarakan pemerintah untuk membangun service center dan kantor perwakilan di Indonesia. Kominfo pun sempat membekukan izin sertifikasi impor BlackBerry. Cara ini cukup membuat RIM ketar-ketir, dan akhirnya menyerah pada desakan pemerintah.

Meski pada akhirnya RIM mendirikan service center--bersama Teleplan--dan kantor perwakilannya di Indonesia--lewat PT RIM Indonesia, namun tetap saja itu belum cukup. Tantowi merasa getir karena RIM dinilai tak sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya. Alasannya karena tidak ada ketegasan status dari pemerintah.

"Lihat saja, mana service center yang selama ini dijanjikan RIM? Siapa coba yang mau jauh-jauh ke Sunter buat benerin BlackBerry rusak. Di tempat lainnya yang diklaim sebagai service center ternyata cuma pick-up point saja."

"Lalu, lihat PT RIM Indonesia, pekerjanya cuma ada lima orang. Satu dari Kanada, empat orang lokal. Kerja apa mereka? Jelas sekali kalau RIM cuma mau nyeneng-nyenengin pemerintah saja biar kelihatan comply," sesal Tantowi.

Ia pun menegaskan kepada pemerintah dan regulator agar memahami konsep bisnis RIM. Perlu diketahui, PT RIM Indonesia izinnya hanya berdagang handset. Bisnis RIM yang menyediakan layanan BIS (BlackBerry Internet Service) dengan tarif USD 6-7 per bulan untuk setiap pelanggan BlackBerry belum ada bentuknya.

Permasalahan ini sempat didebat saat rapat dengar pendapat di Komisi I DPR beberapa hari yang lalu. Menkominfo Tifatul Sembiring saat itu agak kebingungan menjelaskan status RIM. Akhirnya yang terucap oleh dia, "RIM itu penyedia konten."

Hal ini jelas bertolak belakang. Sebab, sebelumnya, Kominfo sempat menuliskan surat resmi yang meminta RIM agar segera mengajukan diri menjadi penyedia jasa internet (ISP). Namun entah bagaimana, permintaan itu tak terdengar tindak lanjutnya.
(rou/rns)