Kominfo: Diskriminatif Jika Biarkan BlackBerry Lolos

Jakarta - Layanan BlackBerry terancam ditutup pada tanggal 17 Januari 2011 jika Research in Motion (RIM) tak jua menutup akses pornografi di jalur koneksi internasionalnya.

Ultimatum tersebut dikeluarkan oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring baru-baru ini. "Jika dalam waktu dua minggu RIM tak juga menutup aksesnya untuk situs porno, layanan BlackBerry akan kami tutup lewat operator," begitu katanya.

Mendengar ancaman itu, bukan RIM yang langsung bereaksi. Yang justru protes malah para pengguna BlackBerry yang mayoritas bersuara di Twitter. Para twittizens berduyun-duyun melancarkan protes ke akun menteri @tifsembiring.

Sementara hingga saat ini, pihak RIM belum juga mengeluarkan tanggapannya terkait ultimatum keras dari Kominfo.

Di Indonesia, BlackBerry telah digunakan oleh lebih dari dua juta pelanggan melalui enam operator seluler, yakni Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Natrindo Telepon Seluler, Hutchison CP Telecom, dan Smart Telecom.

Banyak yang memprotes Kominfo karena menganggap telah mendiskriminasikan BlackBerry. Mereka menilai, tak hanya BlackBerry yang bisa digunakan untuk mengakses konten porno. Banyak ponsel lain yang bisa.

Kepala Pusat Informasi Kominfo Gatot S Dewa Broto, mengaku memahami permasalahan ini. "Ponsel lain pasti bisa. Tetapi aksesnya kan dari ISP (penyedia akses internet) yang jelas-jelas izinnya dari Kominfo," begitu katanya kepada detikINET, Minggu (9/1/2011).

Gatot menjelaskan, BlackBerry berbeda dengan ponsel lain pada umumnya. Sebab, hanya BlackBerry yang menggunakan skema bisnis internet menggunakan jalur sendiri untuk koneksi internasionalnya. Sementara ponsel yang lain hanya mengandalkan jaringan yang disediakan operator.

"Sementara BlackBerry bebas blas dengan akses pornografinya. Justru Kominfo yang akan dianggap diskriminatif karena dianggap membiarkan," jelas Gatot lebih lanjut.

Ia pun menjelaskan, isu mengenai filter internet hanya satu dari sekian banyak kewajiban yang harus dipenuhi RIM jika ingin berbisnis di Indonesia.

"Filtering hanya salah satu isu. Lainnya adalah kewajiban RIM agar sama dengan operator lain, seperti pajaknya, PNBP (pendapatan negara bukan pajak), kontribusi USO (universal service obligation), lawful interception atau penyadapan. Kasihan operator-operator kita tergencet jadinya," tandas Gatot.

 
(rou/rou)