'Jangan Cuma BlackBerry yang Diancam Blokir'

Jakarta - Wacana pemblokiran dinilai tidak adil jika hanya ditujukan pada Research in Motion (RIM) selaku prinsipal BlackBerry. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga diimbau turut mendesak pihak Apple, Microsoft, Yahoo, dan Google, agar mau membangun server dan pusat datanya di Indonesia.

Menurut praktisi telekomunikasi Faizal Adiputra, Kementerian Kominfo disarankan untuk mempelajari terlebih dulu cara kerja RIM menyelenggarakan layanan BlackBerry sebelum akhirnya memberi tekanan regulasi.

"Harusnya Kominfo lihat dan cari tahu cara kerjanya RIM. Kalau kebutuhannya adalah mengurangi biaya backbone international, masuk akal kalau minta ada server di Asia atau di Indonesia," kata dia kepada detikINET, Jumat (6/8/2010).

"Tapi kalau kebutuhannya ingin menyadap data, server RIM yang ada di Kanada cuma relay server. Malah yang perlu ditanyakan adalah mailbox di Gmail atau Yahoo yang jelas-jelas tidak ada di Indonesia."

"Jadi, kurang fair kalau hanya minta RIM taruh server di Indonesia. Harusnya Kominfo minta juga ke Apple, Microsoft, Yahoo, Google, dan lainnya, untuk berbuat hal yang sama," papar praktisi jaringan data BlackBerry ini.

Sebelumnya, Menkominfo Tifatul Sembiring telah meminta semua perusahaan telekomunikasi dan perbankan asing yang beroperasi di Indonesia agar segera membangun data center di Tanah Air, sebagai syarat untuk melanjutkan bisnis dan operasionalnya.

"Kebijakan itu sesuai dengan UU No.11/2008 yang mewajibkan perusahaan asing di kedua jenis usaha itu yang memiliki kegiatan operasional di Indonesia membuat data center di Tanah Air," ujarnya pada wartawan di Istana Bogor.

Ia menambahkan data center untuk bank asing yang beroperasi di Indonesia juga sangat dibutuhkan untuk keperluan tertib hukum, terutama pelacakan dana kejahatan korupsi dan tindakan pencucian uang.

Secara khusus, Menkominfo juga menegaskan RIM sebagai produsen smartphone BlackBerry harus segera membangun data center di Indonesia karena menjadi bagian dari perusahaan atau usaha yang terkena kewajiban berdasarkan UU No.11/2008.

Menurut Tifatul, RIM harus segera merespons permintaan pemerintah karena banyak kepentingan nasional yang bisa diselamatkan jika vendor itu membangun pusat data di Indonesia.

 
(rou/rou)