Iwan -- demikian ia disapa -- memang memiliki latar belakang politik yang sama dengan Tifatul. Dalam penulusuran detikINET, ia tercatat sebagai salah satu deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara dalam dunia birokrat, Iwan sebelumnya memegang posisi sebagai Deputi Menteri Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Tak ayal, ada yang kurang berkenan dengan langkah Tifatul ini. Anggota Komsi I DPR-RI Tantowi Yahya pernah menghimbau kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar jangan menyuburkan praktik nepotisme dengan mengangkat pejabat publik yang memiliki latar belakang kedekatan ideologis dari asal partai sang menteri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu bagaimana tanggapan Tifatul menanggapi kritik tersebut? Saat ditemui detikINET di sela-sela acara ICT Partnership Forum 2010, Selasa (13/4/2010), mantan presiden PKS ini menampik jika itu dianggap praktik nepotisme.
"Sekarang boleh tidak PNS menjadi anggota partai? Plt itu yang melantik bukan menteri, tapi Sekjen. Anda jangan salah menanggapi arti kata nepotisme. Nepostisme itu keluarga loh. Darimana dia? Sekampung dengan saya pun tidak," tangkisnya dengan nada serius.
"Kalaupun terbukti sebagai pengurus partai, tentu saja dia bakal dipecat," janji Tifatul.
Muhammad Budi Setiawan sendiri diangkat secara resmi untuk menggantikan Basuki Yusuf Iskandar sebagai Plt Dirjen Postel pada 6 April 2010 dalam sebuah acara serah terima jabatan yang berlangsung tertutup bagi wartawan.
Setumpuk pekerjaan rumah pun sudah menanti Iwan. Sebagai Dirjen Postel ia nantinya juga akan bertanggung sebagai Ketua BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia).
(ash/wsh)