Telkom: Pembayaran Pensiun Pegawai Sudah Tuntas

Jakarta - Telkom menegaskan telah menyelesaikan kewajibannya kepada para mantan pegawainya yang telah berakhir masa tugasnya mulai 1 Februari 2009 lalu.

"Kewajiban perseroan kepada para pensiunannya sudah dilaksanakan sepanjang menyangkut hak  para pensiunan tersebut," tulis VP Public and Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia dalam keterangannya, Rabu (13/1/2010).

Sedangkan menyangkut Bantuan Peningkatan Kesejahteraan (BPK) yang ramai diributkan belakangan ini, Eddy menegaskan, BPK bukan pesangon, melainkan apresiasi yang diberikan  perusahaan kepada para pensiunan.

"Sehingga eksekusinya mengacu pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kondisional dan fleksibel yang pijakan utamanya adalah kondisi perusahaan saat ini dan proyeksinya ke depan," jelas dia.

Telkom sendiri mengaku telah menyiapkan dana sebanyak Rp 750 miliar untuk pensiun dini 1.156 pegawainya.
 
"Manfaat pensiun bulanan dan Tunjangan Hari Tua (THT) yang menjadi hak mereka sudah dibayarkan oleh Dana Pensiun Telkom sejak mereka memasuki pensiun dengan besaran yang  memadai, hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi mereka yang sudah mempunyai  masa kerja 20 tahun, termasuk fasilitas lainnya yang menjadi hak mereka sudah juga  dibayarkan oleh perusahaan," papar Eddy.

"BPK, sekalipun menjadi komponen yang akan diberikan, lebih merupakan kebijakan atau  apresiasi manajemen yang nilainya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan  dengan Sekar Telkom," tegasnya.

Menurutnya, dalam merumuskan kebijakan seperti BPK  untuk memberikan apresiasi kepada para  karyawan yang memasuki pensiun dimaksud, Telkom senantiasa merujuk antara lain pada  pertimbangan kesinambungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Telkom berusaha untuk  tidak terjebak hanya memikirkan kepentingan jangka pendek tetapi merugikan kelangsungan  perusahaan di kemudian hari.

Menyinggung tuntutan pensiunan agar Telkom segera membayarkan BPK, Eddy menjelaskan, hal  tersebut sudah menjadi agenda perusahaan. “Perusahaan sama sekali tidak berniat mengabaikan  BPK, artinya jika para pensiunan itu berkenan mengambil seperti yang sudah ditawarkan  sebesar 1,4 kali maka kapan pun uang BPK itu bisa dicairkan,” ujarnya.

Hanya saja, lanjut Eddy, hingga saat ini belum tercapai kesepakatan antara perusahaan   dengan Sekar tentang besaran nilai BPK yang mengacu pada azas uniformula sebagaimana  disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) III Telkom-Sekar pasal 35 ayat 4.

Dalam proses perundingan, Sekar mengajukan usulan agar BPK dibayarkan kembali dengan  besaran 2 kali THT sementara perusahaan sesuai dengan semangat perubahan yang telah  dinyatakan dalam PKB III mengajukan proposal BPK model baru dengan besaran setara 1,4 kali THT. 

Untuk menghindari deadlock perundingan, manajemen  telah mengeluarkan kebijakan solusi  sementara yang memungkinkan pensiunan memilih untuk mendapatkan BPK tanpa harus menunggu  perundingan selesai. “Mudah-mudahan kebijakan ini bisa menjadi solusi yang baik bagi kedua  pihak dan beberapa di antaranya sebenarnya sudah ada yang mengambilnya,” ujarnya.

Eddy kembali menegaskan, perseroan sangat menghargai para pensiunannya. Pada saat yang sama, Telkom juga dituntut untuk senantiasa bijaksana dan cermat dalam merumuskan kebijakan  perusahaan yang berdampak jangka panjang.

"Lingkungan bisnis di sektor telekomunikasi sudah berubah dan terus bergerak sangat cepat  dan dinamis. Struktur industri telekomunikasi yang sangat kompetitif bagaimanapun perlu  disikapi dengan cara-cara atau pendekatan yang berbeda dengan ketika Telkom masih berupa  perusahaan monopoli, seperti era masa lampau," tandasnya.

 

(rou/rou)