Operator Telko Ingin Bikin Aturan Sendiri

Jakarta - Operator yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) meminta kepada pemerintah dan regulator agar diberi peluang untuk melakukan self regulation terkait hal-hal yang bersifat business to business (B2B).

"Selama ini regulator sudah mengeluarkan regulasi yang pro rakyat dan negara. Sudah saatnya juga industri diberikan hak untuk melakukan self regulation," ujar Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno di sela drive test jaringan Telkomsel, di Gambir, Jakarta, Senin (14/9/2009).

Self regulation yang dimaksud ATSI adalah kebebasan untuk mengatur hal-hal menyangkut bisnis yang dibuat dan dijalankan sendiri oleh pelaku usaha di industri telekomunikasi ini.

Menurut Sarwoto, kebijakan pro rakyat yang diambil oleh regulator tercermin dalam formula perhitungan biaya interkoneksi dan kualitas layanan. Sedangkan regulasi pro negara bisa dilihat pada besaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) atau sewa frekuensi.

"Nah, ada juga hal-hal bisnis yang sebenarnya bisa diserahkan kepada industri untuk mengatur. Misalnya, clearing house atau kebutuhan bandwitdh," jelasnya.

Selama ini, untuk hal seperti itu regulator masih ikut mengatur, namun disisi lain juga mendesak operator menyelesaikan secara B2B.

"Jika mau B2B, serahkan saja ke industri. Soalnya, dalam waktu dua hingga empat tahun ke depan konsolidasi akan terjadi di industri ini," katanya.

Konsolidasi yang terjadi, menurut Sarwoto, tidak hanya dari sisi entitas bisnis, tetapi juga infrastruktur, akses, hingga transportasi dalam rangka konvergensi.

"Kalau sudah begini aroma B2B akan lebih kental. Karena itu ada baiknya sejak dari sekarang peluang self regulation itu diberikan sebagai insentif," jelasnya.

Sarwoto juga mengingatkan, regulator tidak lagi mengumbar pemberian lisensi bagi pemain telekomunikasi karena bisa membuat lanskap industri berubah.

"Kebijakan pemberian lisensi yang longgar dengan memperbanyak pemain di satu jasa itu harus ditinjau ulang," katanya.

Dikatakannya, dampak dari longgarnya pemberian lisensi bisa dilihat pada rendahnya kualitas layanan yang diberikan oleh pemain kepada pelanggan.

"Hal ini karena semua mengejar kuantitas. Akhirnya dari sisi kinerja keuangan semuanya berdarah-darah. Inilah alasan ATSI mulai mengajak anggotanya untuk bersaing di sisi kualitas. Masalah ini menjadi serius karena dalam lima tahun ke depan penetrasi telkomunikasi di Indonesia bisa mencapai 100%," tandasnya
(rou/ash)