Depkominfo Minta Bantuan Depdagri 'Sentil' Pemda Badung

Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemda Badung yang merubuhkan 16 menara bersama yang digunakan tujuh operator. Tindakan lebih lanjut pun siap diambil, salah satunya dengan meminta bantuan Departemen Dalam Negeri untuk 'menyentil' sang penguasa wilayah pariwisata di Bali itu.

Kabag Humas dan Pusat Informasi Gatot S. Dewa Broto mengatakan, Pemda Badung tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama empat menteri yang mengatur soal pembangunan menara telekomunikasi.

"Untuk itu Depkominfo akan kirim surat ke Depdagri untuk minta bantuan penanganan penebangan BTS di Badung. Harus ada sense of belonging dalam memecahkan masalah ini bersama," ujarnya kepada detikINET.

Depkominfo sendiri enggan menegur langsung Pemda Badung. Sebab, merasa itu sudah di luar wilayah kekuasaan mereka. "Langkah awal kita minta bantuan Depdagri dulu, bisa melalui Menkominfo ke Mendagri atau Dirjen Postel. Lagipula Depkominfo itu kapasitasnya menegur operator, jadi wilayahnya berbeda," jelas Gatot.

Prihatin dan sangat menyayangkan tentu menjadi hal pilu yang dirasakan Depkominfo saat ini. Terlebih, Pemda Badung sebelumnya pernah berkomitmen akan mematuhi SKB Menara Bersama. "Kalau gak apa gunanya SKB Menara Bersama itu dibuat? Takutnya hal ini juga akan diikuti Pemda lain," ketus Gatot.

"Di sisi lain kita juga akan introspeksi ke dalam, apa ada yang salah dari sisi operator. Tapi di sisi lain Pemda Badung mesti sadar ada aturan yang mengatur soal menara telekomunikasi," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Badung merubuhkan 16 menara bersama yang digunakan tujuh operator. Total ada 88 base transceiver station (BTS) yang tidak bisa beroperasi sebagai imbasnya.

Ketujuh operator itu adalah Telkomsel (22 BTS), Indosat (6 BTS), Excelcomindo Pratama/XL (6 BTS), Mobile-8 Telecom (33 BTS), Bakrie Telecom (6 BTS), Hutchison CP Telecommunication Indonesia (6 BTS), Telkom Flexi (9 BTS). (ash/faw)