Palapa Ring, Hidup Segan Mati Tak Mau

Jakarta - Kondisi Palapa Ring sedang gawat. Pukulan telak tepat mengenai jantung dari megaproyek yang menyambungkan infrastruktur tulang punggung jaringan serat optik di kawasan timur Indonesia (KTI).

Bagaimana tidak, pembangunan kabel bawah laut (submarine cable) yang jadi penopang hidup untuk keberlangsungan proyek ini, sangat sulit direalisasikan. Mengingat
selisih kurs rupiah terhadap dollar AS terus melemah sejak gonjang-ganjing krisis ekonomi global.

"Harga kabel jadi makin mahal. Padahal, lima puluh persen biaya operasional ditentukan harga submarine cable," keluh Ketua Konsorsium Palapa Ring, Tonda Priyanto kepada detikINET, Jumat (20/3/2009).

Menurutnya, konsorsium keberatan dengan harga yang ditawarkan oleh vendor kabel optik peserta tender proyek. Tiga vendor NEC Corporation, NSW Fujitsu, dan Alcatel-Lucent, menawarkan harga US$ 50 ribu untuk harga serat optik per kilometer. Sedangkan konsorsium cuma menganggarkan dana US$ 20 ribu.

Melihat gelagat harga yang ditawarkan oleh para vendor maka ada kemungkinan rute penanaman kabel optik dan kota-kota yang dilalui penggelaran kabel akan berkurang
lebih dari separuhnya.

"Kalau Palapa Ring tetap dipaksakan untuk dibangun tahun ini, landing point yang direncanakan 32 titik bakal menyusut drastis jadi 12 landing point," jelas pria berkacamata ini.

Tidak hanya itu, Tonda pun memperkirakan, jika penandatanganan kontrak dilakukan sekarang, vendor pun hanya sanggup merampungkan proyek pada awal 2011. Padahal pembangunan dan beroperasinya Palapa Ring menurut jadwal versi terbaru adalah pada awal kuartal kedua tahun ini.

Palapa Ring merupakan megaproyek pembangunan tulang punggung serat optik internasional yang terdiri dari 7 ring melingkupi 33 provinsi dan 460 kabupaten di KTI.

Proyek yang semula membutuhkan biaya sekitar 225 juta dollar AS itu terdiri dari 35.280 kilometer serat optik submarine cable dan 21.708 kilometer serat optik bawah
tanah (inland cable).

Setiap ring nantinya akan meneruskan akses frekuensi pita lebar dari satu titik ke titik lainnya di setiap kabupaten.  Akses tersebut akan mendukung jaringan serat optik pita  lebar berkecepatan tinggi dengan kapasitas 300 Gbps hingga 1.000 Gbps di daerah tersebut.

Dahulu, saat megaproyek ini masih dalam taraf perencanaan pembangunan, kurs rupiah terhadap dollar AS masih di kisaran Rp 9000. Kini, sejak terkena krisis, dollar sempat menyentuh Rp 12.000.

Kondisi ini diperkirakan belum akan membaik tahun ini, lembaga riset keuangan Barclay memprediksi, dollar AS akan melambung hingga Rp 15.500, September 2009
mendatang.

"Kita coba tunggu harga turun dulu, baru direview kembali," Tonda coba menguatkan asa.

Mungkin, jika anggota konsorsium belum menyusut drastis, proyek ini tetap bisa berjalan sesuai rencana, mulai pertengahan 2009 ini. Namun sayangnya tidak demikian.

Awalnya proyek tersebut akan dibangun enam perusahaan yang kemudian membentuk konsorsium. Keenam perusahaan itu berikut persentasi keikutsertaannya adalah PT Bakrie Telecom Tbk (13,3 persen), PT Excelcomindo Pratama Tbk (13,3 persen), PT Indosat Tbk (13,3 persen), PT Infokom Elektrindo (termasuk PT Mobile-8 Telecom Tbk sebesar 6,3 persen), PT Powertek Utama Internusa (representasi Linbrooke Worldwide Ltd sebesar 10 persen), dan porsi sisa terbanyak diambil PT Telkom.

Namun, dalam perkembangan terakhir, dua perusahaan, yakni Infokom Elektrindo dan Powertek Utama Internusa, kemudian mengundurkan diri sehingga menyisakan empat operator telekomunikasi mengerjakan proyek tersebut.

Mundurnya dua perusahaan tersebut menjadikan nilai proyek  berkurang menjadi US$ 180 juta (Telkom US$ 90 juta, dan XL, Indosat, Bakrie Telecom, masing-masing US$ 30 juta). Terakhir, datangnya krisis ekonomi membuat nilai proyek kembali terdepresiasi menjadi 150 juta dollar AS karena nilai tukar rupiah melemah.

Tak ada solusi instan yang bisa ditawarkan konsorsium atas pukulan telak bertubi-tubi ini. "Kita perlu mengamati harga kabel laut, harga kurs, dan nilai
bisnisnya dulu. Baru dari situ kita lapor ke induk perusahaan masing-masing," Tonda cuma bisa berkata demikian.

"Tolong masalah ini juga ditanyakan sama para pimpinan perusahaan operator. Kami di konsorsium cuma bisa memberi pandangan saja atas semua permasalahan ini," lanjutnya lagi.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi dan Direktur Korporat Bakrie Telecom Rakhmat Junaidi juga tak sanggup menawarkan solusi untuk keberlangsungan Palapa Ring. "Kami akan cari solusinya," jawab Rakhmat, singkat.

Insentif Pemerintah

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel). Setyanto P. Sentosa, berpendapat pemerintah perlu memberikan insentif kepada konsorsium agar megaproyek
Palapa Ring bisa tetap berjalan tahun ini.

"Insentif bisa berupa perpajakan atau sebagian biaya ditanggung APBN. Kalau pemerintah punya niat, tentunya bisa," jelasnya pada detikINET di lain kesempatan.

Menkominfo Mohammad Nuh sebelumnya pernah mengatakan bakal mencari jalan keluar untuk masalah ini. Salah satunya, adalah dengan meminta bantuan dari negara lain. Kabar terakhir, menteri coba melobi Korea Selatan untuk menarik kabel laut dari Negeri Ginseng ke Sulawesi.

Namun, untuk pemberian insentif dari pemerintah, itu lain soal. Belum ada tanda-tanda bakal turun bala bantuan. Setyanto menyarankan pemerintah untuk mengalokasikan sebagian dana USO (Universal Service Obligation) untuk kemudian digunakan sebagai insentif Palapa Ring.

Kepala Pusat Depkominfo Gatot S Dewa Broto menolak untuk berspekulasi soal insentif dari USO. "Kami tak mau berburuk sangka dengan menggunakan dana USO," ujarnya ketika dikonfirmasi detikINET.

"Kami akan coba mencari solusinya, apapun itu. Kami juga tak mau cepat-cepat lempar handuk putih karena kami yakin proyek ini tetap akan jalan meski tidak tahun ini. Seperti USO yang akhirnya bisa berjalan meski dulunya sempat mandeg."

"Ibaratnya main futsal, kami tak ingin Palapa Ring menyerah sebelum peluit panjang berbunyi," tandas Gatot di akhir perbincangan.

Masalahnya, sampai kapan?

(rou/faw)