Situs milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengalami kebocoran data dan dijual di darkweb. Ini merupakan kali kedua situs KPU dibobol.
Sebelumnya, pada 2022 peretas Bjorka mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU, kemudian dibagikannya ke forum online.
Data-data tersebut berukuran 20 GB dan berisi informasi seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Bjorka sendiri menjualnya seharga USD 5 ribu atau setara Rp 7,4 juta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika itu KPU membantah tudingan situsnya dibobol Bjorka. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos menegaskan, dugaan data yang bocor itu bukan milik KPU.
"Setelah kami analisa, coding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU," kata Betty dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).
Betty menambahkan, KPU tengah berkoordinasi dengan tim satgas siber KPU. Ia juga mengklaim, bahwa seluruh sistem informasi yang dimiliki KPU masih terjamin keamanannya.
Namun, kini situs KPU diduga mengalami serangan siber kembali oleh peretas. Pelakunya bukan Bjorka, tetapi akun anonim bernama "Jimbo", bahkan data yang dibagikannya diakuinya lebih besar dari kasus sebelumnya.
CISSReC menjelaskan bahwa akun anonim "Jimbo" tersebut membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.
"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tutur Chairman CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Selasa (28/11/2023).
Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia, terkait dugaan peretasan tersebut, pihak KPU akan menelusurinya. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran bersama kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Kami masih on proses melakukan penelusuran dengan mabes cyber bareskrim dan BSSN(Badan Siber dan Sandi Negara)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Selasa (28/11).
(agt/afr)