.webp)
3. Bjorka terendus dan diburu pasal berlapis
Pemerintah sudah membentuk tim khusus semacam emergency response team yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri. Tim ini untuk menangkap serangan siber salah satunya dari hacker Bjorka.
Entah sudah sampai mana perkembangan mereka memburu sang hacker. Namun lokasi Bjorka justru terendus oleh pihak lainnya, yaitu fans Bjorka sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi hacker Bjorka mungkin terungkap setelah melakukan kopi darat (kopdar) dengan seorang pengguna Breachforums bernama Emo. Dalam sebuah thread di situs forum gelap tersebut, Emo mengaku baru bertemu dengan Bjorka di pusat perbelanjaan di LA yang kemungkinan besar adalah Los Angeles, California, AS.
Bjorka pun membalas thread tersebut dan menulis kalau ia mengaku senang bertemu dengannya. "Senang bertemu denganmu @Emo," tulis Bjorka.
Sementara pasal berlapis siap menjerat Bjorka yaitu UU Pelindungan Data Pribadi yang baru disahkan, terkait soal pencurian data pribadi. Bjorka juga bisa kena dengan UU ITE karena tindakan peretasan.
"(Hacker Bjorka) bisa kena pasal berlapis tuh, yang pertama karena ilegal akses itu bisa kena UU ITE Pasal 30 Ayat 1 sampai dengan 3, kemudian bisa kena UU PDP Pasal 67 Ayat 1, Ayat 2, dan Ayat 3," ujar Chairman CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Rabu (21/9).
Baca juga: Bjorka Terlacak dan Dikejar Pasal Berlapis |
4. Serangan ala Bjorka bisa jadi ancaman Pemilu 2024
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan sejumlah masalah keamanan siber akibat alokasi anggaran belanja tidak sesuai dengan yang dibutuhkan badan penangkis serangan siber itu, seperti ancaman hacker Bjorka dan keamanan siber saat Pemilu 2024.
Komisi I DPR pada hari ini menyetujui pagu anggaran BSSN tahun 2023 sebesar Rp 624.371.483.000 dari yang diusulkan Rp 4.528.174.619.000 atau hanya terpenuhi 14% dari kebutuhan anggaran BSSN di tahun depan.
Kepala BSSN Hinsa Siburian di DPR, Kamis (22/9) mengatakan keterbatasan anggaran membuat pelaksanaan keamanan siber tidak optimal. Ini juga berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan Pemilu 2024 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 10 miliar.
"Tidak terpenuhi anggaran untuk kegiatan tersebut beresiko mengganggu operasional BSSN pada rangkaian kegiatan tahun 2024 mencakup proses identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan dan pemulihan terhadap insiden siber," katanya.
Saksikan juga Detik-detik Pemilu: One Day With Puan Maharani
