Kejar Bjorka Tak Selesaikan Masalah Kebocoran Data

ADVERTISEMENT

Kejar Bjorka Tak Selesaikan Masalah Kebocoran Data

Fino Yurio Kristo - detikInet
Senin, 19 Sep 2022 11:51 WIB
Ilustrasi hacker
Pakar: Mengejar Bjorka Tak Menyelesaikan Persoalan (Foto: NurPhoto via Getty Images/NurPhoto)
Jakarta -

Aparat saat ini sedang mengejar hacker Bjorka terkait kebocoran data registrasi SIM Card yang konon berjumlah 1,3 miliar. Akan tetapi menurut pakar keamanan ini, mengejar Bjorka saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah.

Alfons Tanujaya selaku pakar keamanan siber dari Vaksincom menyebut sejauh ini, belum terungkap dari mana sumber kebocoran data registrasi SIM Card tersebut. Pihak operator, Kominfo sampai Dukcapil sudah saling membantah.

"Ini pemilik datanya saja tidak diungkapkan oleh pemerintah, dalam hal ini BSSN yang bertugas mengawasi. Masa tidak bisa menjawab siapa pemilik data yang bocor ini?" tanya Alfons.

Ia menambahkan, memang jika dilihat dari data yang bocor dimana ada data registrasi SIM 2018 - 2020 dan Kominfo baru memiliki data registrasi SIM tahun 2021. Maka ia menilai patut diduga bahwa data memang bocor bukan dari Kominfo.

"Tetapi ini bukan berarti pemerintah bisa lepas tangan dan membiarkan hal ini menguap. Harus diselidiki bagaimana ada instansi lain yang bisa memiliki data registrasi SIM yang sangat lengkap ini," tambah dia.

Ia menilai perlu dilakukan audit bagaimana pengelolaan data dilakukan di instansi yang mengalami kebocoran data ini. Hal ini yang harus dijelaskan oleh pemerintah.

"Kalau BSSN tidak bisa, mungkin Satgas yang dibentuk Menkopolhukam bisa menginvestigasi dan menjelaskan terang benderang bagaimana hal ini bisa terjadi. Daripada menghabiskan energi mengejar Bjorka yang notabene tidak menyelesaikan persoalan yang sebenarnya," sebutnya menyinggung pengejaran hacker Bjorka.

Menurutnya, posisi Indonesia di ranah cyber sangat lemah. Ibaratnya sepakbola, di mana Indonesia negara dengan populasi nomor 4 dunia tetapi rankingnya di FIFA ada di posisi bawah.

Kata Alfons, walaupun Kominfo bukan pihak yang membocorkan data, seharusnya -- sebagai pihak yang mengeluarkan aturan pendaftaran SIM Card -- diberi wewenang eksklusif mengelola data SIM atau ditunjuk jelas dalam peraturan. Sehingga, hal ini menutup celah bagi instansi lain memiliki atau mengelola data ini tanpa persetujuan Kominfo.

"Jadi kalau ada kebocoran data bisa dimintai pertanggungjawaban. Daripada yang dilakukan hari ini, semua menyangkal sibuk menyangkal dan tidak mau mengakui siapa yang mengelola data. Masa tidak mampu mengungkapkan siapa sebenarnya yang mengumpulkan data registrasi SIM sebanyak 1,3 miliar dan dilakukan bertahun-tahun," lanjutnya.

"Operator bisa dimintai pertanggungjawaban kok kepada siapa data ini diberikan. Itu langkah yang sangat mudah tetapi tidak dilakukan," pungkas Alfons.

[Gambas:Youtube]



(fyk/fay)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT