BPJS Diminta Kominfo Mitigasi Kebocoran Data

BPJS Diminta Kominfo Mitigasi Kebocoran Data

Agus Tri Haryanto - detikInet
Jumat, 21 Mei 2021 18:09 WIB
Jakarta -

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan hasil pertemuan dengan Direksi BPJS Kesehatan terkait kebocoran data yang tersebar dan dijual di internet. BPJS diminta melakukan langkah pengamanan dan mitigasi kebocoran data.

Dari pertemuan yang berlangsung hari ini, Jumat (21/5/2021) Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi mengungkapkan bahwa BPJS segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor.

"Investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara)," ujar Dedy kepada detikINET, Jumat (21/5/2021).

"Langkah-langkah pengamanan data akan dilakukan oleh BPJS untuk memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas," sambungnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, data sebanyak 279 juta penduduk Indonesia diklaim telah bocor dan dijual secara online. Informasi pribadi dalam data bocor itu meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon bahkan kabarnya juga jumlah gaji.

Data bocor ini dijual dan disebut sebagai informasi pribadi lengkap. Disertakan pula sejuta sampel data untuk pengecekan. Kejadian ini bikin gempar dunia maya sejak kemarin, Selasa (20/5).

Kementerian Kominfo pun melakukan investigasi terkait kasus tersebut, dan ternyata data bocor itu diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan.

Dedy menjelaskan sampel data pribadi yang beredar telah diinvestigasi sejak 20 Mei 2021. Investigasi menemukan bahwa akun bernama Kotz menjual data pribadi di Raid Forums. Akun Kotz sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (reseller).

"Data sampel yang ditemukan tidak berjumlah 1 juta seperti klaim penjual, namun berjumlah 100.002 data. Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," ungkap Dedy.

"Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan," sambungnya.

(agt/fay)