Kamis, 26 Sep 2019 16:22 WIB

Kontroversi RUU Keamanan Siber Dikuliti, Ini Poin Pentingnya

Anggoro Suryo Jati - detikInet
Foto: unsplash Foto: unsplash
Jakarta - Pengamat internet dari SAFEnet Damar Juniarto mengkritisi Rancangan Undang-undang Keamanan dan Ketahanan Siber yang kabarnya bakal segera disahkan di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019

Kritik ini diungkapkan Damar lewat sejumlah kicauannya di akun @DamarJuniarto. Ia menyebutkan RUU KKS diajukan secara diam-diam, dan bakal dibahas dengan waktu singkat oleh DPR.

"Coba intip agenda Pansus DPR yg baru dibentuk 16 Sept. Catat pimpinan Pansus DPR-nya. Tidak ada RUDP. Belum sidang samsek sampai kemarin gegara demo," kicaunya.

Kemudian Damar pun menjelaskan kalau undang-undang ini dibuat untuk mengatur penggunaan internet di Indonesia. Sebelum ada RUU KKS, penggunaan internet di Indonesia diatur menggunakan UU ITE.


Lebih lanjut, Damar menyebut RUU KKS ini mengatur tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang merupakan badan baru hasil transformasi dari Lembaga Sandi Negara dan Ditjen Keamanan Informasi milik Kemenkominfo, yang dibentuk lewat Perpres No.53 Tahun 2017.

Dalam gambar yang dipostingnya, ia menyebut jika RUU KKS ini disahkan, maka BSSN akan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat daripada sebelumnya, karena hanya diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres).

Dalam kicauan-kicauannya, Damar mencoba menjelaskan apa yang bakal terjadi jika RUU KKS ini sampai disahkan, yaitu dampaknya terhadap warga Indonesia. Menurutnya, dengan RUU KKS ini, BSSN bakal mempunyai kewenangan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi ancaman siber pada lalu lintas internet di Indonesia.

"Like seriously? Kamu pernah gak dapat broadcast BSSN bisa ini-itu, nyadap percakapan kamu, liat email dll. Itu hoaks sih. Tapi begitu RUU KKS ini disahkan, itu bisa jadi nyata, lur! Serius," kicaunya.


Ada empat poin masalah dalam RUU KKS menurut perspektif @SAFEnet, seperti dikicaukan Damar. Keempat masalah itu adalah:

  • Mengancam privasi dan kebebasan berekspresi
  • Membatasi perkembangan teknologi yang melindungi hak asasi
  • Menghalani kapasitas individu dalam meningkatkan keamanan siber
  • Minim partisipasi multistakeholder


SAFEnet pun bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil sudah mempunyai sejumlah masukan untuk RUU KKS ini. Mereka juga berencana untuk bertemu dengan panitia khusus (Pansus) DPR untuk menyampaikan masukannya ini.

Ia pun mengajak warga untuk menandatangangi petisi di change.org yang menolak RUU KKS.



Simak Video "Yuk Cari Tahu Informasi Apa Saja yang Diambil WhatsApp dari Akunmu!"
[Gambas:Video 20detik]
(asj/fay)